Menyoal Negara Islam

Pasca pidato Jokowi dalam peresmian Tugu Titik Nol Peradaban Islam Nusantara  di Tapanuli Tengah, Sumatra Utara, tentang pemisahan politik dengan agama, akhir Maret lalu, berakibat banyak reaksi. Tiba-tiba diskursus hubungan agama dan politik, atau agama dan negara menguat kembali. Sesungguhnya perdebatan ini berakar panjang dalam sejarah Indonesia. Mulai dari memanasnya perdebatan Soekarno dengan M. Natsir, dalam sidang BPUPKI, piagam Jakarta, hingga pada sidang Majelis Konstituante pasca kemerdekaan.  Secara umum wacana relasi agama dan negara terbelah menjadi dua kubu, yakni nasionalis sekuler dengan nasionalis agama.

Mengapa mesti negara Islam   

Apabila menelisik asumsi-asumsi agama sebagai dasar negara, berangkat dari pengalaman historis Rasulullah ketika mendirikan negara-kota Madinah pasca hijrah. Pendasaran ini bukan saja menjadi ideal type bagi kelompok muslim yang ingin mendirikan negara agama, melainkan juga ditopang dengan sejumlah ayat-ayat yang menjadi dalilnya.

M. Natsir, misalnya, mendakukan pendasarannya melalui ayat “Tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi kepada-Ku” sebagai dalil ideologi Islam bahwa semua perilaku manusia adalah hanya untuk menyembah kepada Tuhan. Menurutnya, urusan kenegaraan merupakan bagian intergral di dalam risalah Islam. Bahkan, Natsir menganggap Islam adalah ajaran universal yang mengatasi negara sebagai alat untuk merealisasi ajaran-ajaran Islam.

Prinsip universalitas syariat Islam dianggap sebagai dasar utama mengapa negara harus berdasarkan aturan agama. Agama sebagai ajaran yang komperehensif dalam kaitannya dengan negara, memiliki posisi yang tinggi dibanding negara yang berurusan dengan wilayah profan. Selain itu pemosisian agama sebagai domain yang lebih tinggi dibanding agama secara tidak langsung adalah cerminan dari agama sebagai satu-satunya pandangan dunia yang siap pakai tinimbang bentuk pemikiran lain.

Diposisikannya agama sebagai satu-satunya pandangan dunia yang sah, juga didorong sejarah silam yang mengacu kepada zaman pemerintahan empat khilafah. Perspektif sejarah ini menjadi semacam garansi bagi kelompok-kelompok yang ingin mendirikan negara Islam, untuk memberikan jaminan tidak akan muncul persoalan seperti dirasakan sekarang ketika negara Islam kelak berdiri. Cara pandang demikian, juga diperkuat hitung-hitungan mayor-minor yang mengartikan mendirikan negara Islam adalah kewajiban sebagai penjamin berlangsungnya kehidupan.  

Melampaui negara agama

Alam Indonesia adalah wajah yang majemuk. Beragam suku bangsa dan agama hidup di dalamnya. Juga, cara mengamalkan dan penghayatan atas nilai-nilai ideal berbeda-beda di pelbagai komunitas masyarakat. Itulah sebabnya, perdebatan mengenai dasar-dasar bernegara melalui sejarah panjang Indonesia, tidak pernah menyebut satu agama pun sebagai dasar utamanya.

Pancasila sebagai dasar negara, mesti dipahami sebagai semesta makna yang secara subtantif menyerap pelbagai nilai-nilai agama yang ikut membentuknya. Bahkan jika menyesapi butir-butir yang dikandung dalam sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, bukanlah sila yang mengandung makna khusus bagi umat Islam, misalnya.  Bahkan butir-butir yang menguatkan sila itu mengandung makna kemanusiaan, kebebasan, penghormatan, kerukunan, tenggang rasa antara perbedaan keyakinan yang menjadi kenyataan sosial bangsa Indonesia.

Tidak diutamakannya salah satu agama sebagai satu-satunya dasar negara, dan tidak diterakannya secara eksplisit dalam pancasila, adalah cara pendiri bangsa ini menjadikan pancasila sebagai buah pikir yang melampaui konsepsi negara atas agama apa pun. Pelampauan ini merupakan pikiran radikal sekaligus cemerlang untuk menyatukan pelbagai ragam kepercayaan yang menjadi takdir bangsa Indonesia.

Belajar dari sejarah

Piagam madinah itu buah percakapan lintas iman yang didialogkan Rasulullah dengan mengakui eksistensi kelompok secara setara. Dengan kata lain, dalam konteks kenyataan sosial, piagam madinah tidak serta merta mengakomodir iman kalangan Islam saja, melainkan ikut serta mempertimbangkan eksistensi keimanan lainnya.

Jika mengacu kepada tesis Thomas Hobbes, Piagam Madinah itu sejenis kontrak sosial, undang-undang, atau hukum bersama yang diberadakan demi menjaga keutuhan eksistensi masyarakat. Disebut kontrak sosial karena masing-masing kelompok diakui dan ikut dipertimbangkan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Berdasarkan penjelasan di atas, tidak ada dasar pembenaran sosial negara harus didasarkan satu ajaran agama tertentu saja. Kejamakan yang dihadapi Rasulullah merupakan pertimbangan utama mengapa perlu ada aturan main bersama yang mesti dirumuskan dengan cara demokratis. Dengan kata lain, dalam konteks masyarakat modern Indonesia, Pancasila lebih menyerupai Piagam Madinah jika dilihat dari caranya dirumuskan. Sebagai panutan bersama, berarti mesti dilahirkan dari beragam sudut pandang yang mewakili kelompok masyarakat tertentu.

Yang prinsipium dari Pancasila, selain merupakan buah pemikiran yang melampaui sekat-sekat agama, merupakan perwakilan dari kamajemukan alam pikiran bangsa Indonesia yang beragam jenis kepercayaan, tradisi, dan pandangan dunia. Tidak juga dapat dikatakan jika Pancasila adalah pandangan dunia kebangsaan yang sekuler. Toh di dalamnya banyak diisi dengan semangat ketuhanan yang merupakan cerminan langsung dari kemajemukan masyarakatnya. Hatta, sebenarnya, apa yang kurang istimewa dari Indonesia?

---

Terbit di harian Radar Makassar, 11 April 2017

Histrionic Personality Disorder dan Cuitan Sang Mantan dan Demokrasi

Sebenarnya banyak hal bisa dituliskan. Bisa saja salah satunya soal pilkada di beberapa daerah di Tanah Air. Termasuk pilkada Jakarta yang banyak menyedot perhatian. Yang menarik dari pilkada Jakarta, selain karena Jakarta adalah ibu kota Indonesia sehingga apa pun yang terjadi di Jakarta bisa menjadi “meriam” atas peristiwa yang bakal terjadi di Indonesia, juga karena Jakarta menyuguhkan calon kontroversial yang sudah membuat gempar hampir semua umat muslim di Tanah Air. 

Selain itu, dua kandidat lainnya juga tidak kalah penting mengapa pilkada Jakarta selalu mengisi ruang wacana masyarakat Indonesia. Keduanya adalah tokoh nasional dan atau bakal menjadi tokoh nasional. Perlu dicatat, kata tokoh di sini mengandung arti yang relatif. Tergantung dari sudut pandang apa orang melihatnya.

Pasca hari pencoblosan semua tegang. Jakarta menunggu hasil siapa yang bakal terpilih. Bahkan hampir semua orang tidak berani mengambil kesimpulan siapa bakal peroleh suara terbanyak. Beberapa lama setelahnya hasil mulai terlihat. Lembaga-lembaga survei merilis hasil quick count. Ahok-Djarot memimpin, dan Anis-Sandi menyusul setelahnya. Sementara Agus-Sylvi, siapa yang menduga, perolehan suaranya paling buncit. Bahkan perolehan suaranya tidak sampai 20 persen.

Tidak lama setelah hari belum berganti, sudah dapat dipastikan. Ahok-Djarot dan Anis-Sandi bakal melanjutkan pertarungannya di putaran kedua. Sekarang, warga Jakarta betul-betul dibuat sabar menanti pemimpin baru mereka. Sampai April nanti.

Poin penting dari pilkada Jakarta memberikan dua hal. Pertama, semakin menjelang hari pencoblosan, mantan presiden ke-6 Indonesia semakin sering ngetwit lewat akun Twitternya. Dan yang lucu adalah motif mendasar dari cuitan mantan presiden bertubuh gempal itu: seakan-akan SBY menjadi korban pihak yang menghalang-halangi langkah anaknya menjadi Gubernur baru Jakarta!

Dalam psikologi, gejala yang ditampakkan SBY menjelang hari pencoblosan dikenal dengan istilah histrionic personality disorder. Ini  sejenis penyakit mental. Tentu saya tidak akan menyatakan SBY mengalami gangguan mental. Ini akan menjadi pernyataan kontraproduktif mengingat beliau sudah dua periode  memimpin pemerintahan Indonesia. Mustahil seorang pemimpin negara mengidap penyakit mental dan mampu memimpin selama lima tahun berturut-turut. Apa kata dunia!

Tapi, mungkin saja SBY mengidap penyakit mental yang akrab di kalangan psikolog dengan sebutan post power syndrom. Penyakit ini sering menghinggapi orang-orang yang pernah menjadi seorang pemimpin. Atau tepatnya orang-orang yang tidak lagi menjadi penguasa. “Kehilangan” kekuasaan menjadi variabel sindrom ini yang ditandai keponya seseorang terhadap hampir segala hal seakan-akan masih memiliki kekuasaan seperti masa sebelumnya.

Saya mempunyai teman yang bisa diindikasikan mengidap post power syndrom. Gejala teman saya itu ditunjukkan dengan semakin seringnya dia mengatur segala macam tetek bengek keorganisasian seperti kala dia masih menjadi ketua. Bahkan, dalam hal mengeluarkan pendapat di forum-forum resmi, seakan-akan dia menjadi wakil organisasi yang pernah dipimpinnya. Omong sana-omong sini.  

Selain teman saya itu, saya juga mantan ketua lembaga kemahasiswaan di kampus dulu. Tapi, waktu itu saya belum tahu ada yang disebut penyakit “pasca kekuasaan” ini. Entah saya mengidapnya saat selesai "melaporkan" LPJ atau tidak. What ever-lah.

Kembali ke SBY. Post power syndrom ditanggalkan dulu. Anda sendiri saja yang menilai apakah SBY mengidap penyakit ini. Yang ingin saya ulas di sini soal histrionic personality disorder. Gangguan mental berupa seringnya seseorang mencari-cari perhatian seakan-akan menjadi korban dari perilaku tertentu.

Histrionic personality disorder (HPD) dijelaskan America Psychiatric Association sebagai gangguan kepribadian yang ditandai oleh pola emosionalitas yang berlebihan dan suka mencari perhatian, termasuk keinginan yang berlebihan untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Selain itu juga disertai dengan kebiasaan menggoda, suka mendramatisir keadaan/masalah, antusias yang berlebihan dan kelihatan agak genit.

Sekarang Anda sudah mulai paham apa yang dimaksud HPD, kemudian mengorelasikannya dengan tindakan SBY yang keseringan ngetwit di media sosial. Saya sendiri menilai hampir semua gejala yang disebutkan America Psychiatric Associaton dialami mantan presiden kita itu. Termasuk pada bagian “keinginan yang berlebihan untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain”, apalagi di kalimat “suka mendramatisir keadaan/masalah, antusias yang berlebihan dan kelihatan agak genit”. Baiklah, “kelihatan agak genit” kita hapus saja jika Anda kurang setuju. Saya juga sulit membayangkan jika SBY berperilaku genit.

Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, saya enggan menyebut SBY mengidap penyakit ini, terutama dalam konteks kepemimpinannya saat menjadi presiden. Tapi, siapa bisa menduga pasca menjadi presiden, SBY malah mengalami gangguan emosional. Atau dengan kata lain, siapa tahu memang semakin ke sini SBY mengidap HPD. Bisa saja kan!?

Di antara kesangsian itu, boleh saja disebutkan perilaku keseringan ngetwit SBY belakangan ini adalah tindakan curahan hati semata. Melalui konteks ini SBY tidak jauh berbeda dari seorang lelaki yang ditinggal nikah kekasihnya secara mendadak. Sehingga, tiada tempat senyaman media sosial untuk menyalurkan kesedihannya. Kalau yang ini lain persoalannya. Ini bisa saja sama halnya yang dibahas Hizkia Yosie Polimpung dan Priska Sabrina Luvita dalam salah satu rubrik di Indoprogress. Persoalan narsisme!

Jadi nampak akan jauh berbeda apa yang diandaikan sebagai tindakatan curhat dengan HPD itu sendiri. Perbedaan paling fundamental antara keduanya adalah melihar dari curahan hati pada situasi yang tepat dan keadaan yang tepat. Sementara HPD merupakan perilaku yang dibuat-buat dengan maksud memanipulasi lingkungan dan orang-orang di sekitarnya.

Agar semakin terang saya sematkan seasli-aslinya dari Psikologiabnormal.wikispaces.com : Perbedaan antara orang-orang dengan gangguan tersebut (HPD) dengan orang-orang yang menunjukkan perasaannya di saat yang tepat (tindakan curhat) adalah dari sifat keadaan emosional mereka yang sepintas lalu dan maksud mereka memperlihatkan emosi yang berlebihan adalah memanipulasi orang lain daripada mengungkapkan perasaan mereka yang sebenarnya...” Tanda kurung dari saya!

Diagnosa fenomena ini nampak terang jika perilaku SBY  ditelisik dalam konteks politik. Sebagai bapak AHY, tentu segala macam tindakannya akan dikaitkan dengan konteks pencalonan anaknya sebagai calon gubernur Jakarta. Apalagi sebagai ketua umum partai pendukung AHY, perilaku SBY, apap pun itu akan dibaca sebagai tindakan yang memiliki hubungan dengan anaknya yang sedang nyalon.

Konteks politik yang semakin memanas pasca hari pemilihan juga bisa mendasari perilaku SBY dianggap sebagai tindakan yang mengidap HPD. Selain itu, politik pencitraan yang sering kali menjadi jurus pamungkas SBY, menjadi postulat utama mengapa kesimpulan itu dapat diambil.

Sekarang yang geli jika perilaku SBY itu dikaitkan dengan kutipan terakhir yang saya potong di atas: “…Gangguan tersebut biasanya lebih banyak ditemukan pada wanita meskipun begitu tidak jelas apakah karena gangguan ini lebih biasa terjadi pada wanita atau karena orang-orang yang menyandang label perilaku histrionic diberi stereotip wanita”. Sudah tentu SBY bukan wanita. Namun mengkategorikan perilakunya sebagai wanita, itu yang geli-geli sedap.

Jika membandingkan mantan presiden Amerika Serikat –negara yang sering kali dirujuk “sang mantan”, Barack Obama, pasca menjadi warga biasa yang memilih bermain air berselancar di Kepulauan Necker di British Virgin Island, sementara SBY yang ingin banyak mendulang “air mata” melalui aktivitas politik ngetwitnya, maka ini menjadi suatu perbandingan yang dramatik. Mengapa demikian?

Perlu dipahami, Istilah histrionic berasal dari bahasa Latin yang berarti “aktor”. Di mana pun itu, siapa pun itu, ketika menjadi aktor dia sedang memainkan peran tertentu. Sedang bermain drama. Artinya, apa pun yang diperankan merupakan wajah palsu yang berbeda dari yang sebenarnya. Aktor sebaik apa pun perannya, di mana pun itu, hanya bersikap “seolah-olah”.

Itulah sebabnya, dalam kenyataannya HPD dianggap berbahaya. Penyakit ini sadar atau tidak memiliki kemampuan memanipulasi perasaan dan perannya demi mendulang perhatian. Yang berbahaya jika itu sudah melibatkan diri seolah-olah korban dari niat jahat tertentu.

Poin penting kedua, kemenangan Ahok merupakan cermin pencapaian demokrasi warga Jakarta. Banyak di antaranya memilih semata-samata bukan karena dorongan primordialisme. Mengingat figurnya yang paling banyak mendapat sorotan, dan aksi bela agama yang beberapa kali ramai dilakukan di Jakarta, sosok Ahok masih menjadi pilihan mayoritas warga Jakarta dalam menentukan figur politiknya.

Anis Baswedan yang juga merupakan keturunan Arab, sebagaimana Ahok, yang diikat takdir etnisitasnya, bisa melenggang ke putaran kedua, juga menjadi indikator demokrasi bahwa isu-isu “warga pribumi” yang dikaitkan dengan pilihan politik sudah tidak mempan untuk menentukan kesadaran politik warga Jakarta.

Demokrasi yang diandaikan negara-negara modern, selalu mengacu kepada keterlibatan pilihan bebas dan pilihan rasional. Tentu ini seiring dengan kedewasaan dan kematangan masyarakat dalam menjalani perannya sebagai warga negara. Irisan menjadi warga suatu provinsi dan atau menjadi warga negara di sisi lain, hanya bisa didamaikan dengan ikatan yang sama yang mendasari hubungan antar manusia. Rasionalitas yang menjadi “hukum universal” dan mengikat secara permanen dua peran sekaligus, sangat dibutuhkan dalam konteks perpolitikan saat ini.

Konteks politik yang mengikutkan variabel-variabel determinan semisal agama, ras, suku, dan jenis kelamin, boleh saja menjadi situasi yang tak terbantahkan sebagai konteks yang terberi. Takdir ini di situasi tertentu bisa saja mempengaruhi pilihan politik seseorang, atau bahkan menjadi situasi yang tak bisa ditolak, namun mengingat manusia sebagai homo politicon, tentu selalu ada situasi x yang menjadi faktor lain dalam menentukan pilihannya.

Artinya politik diandaikan sebagai medium bagi orang-orang rasional mengartikan dan mewakilkan kesadarannya ke dalam suatu tatanan. Dengan kata lain, pemerintahan sebagai suatu institusi merupakan lingkungan sosiologis bagi kerja sama antara warga demi menjalankan praktik politiknya. Tentu di dalamnya akan ditemukan hirarki kepemimpinan, dan pemimpin dari semua itu harus dinilai dari visi dan misinya dengan pertimbangan yang masuk akal.

Itulah mengapa,  figur rakyat dalam demokrasi begitu sentral. Selain rakyatlah yang menentukan siapa pemimpin yang bakal dipilih, rakyat pula yang sejatinya adalah pengontrol kekuasaan dalam sistem yang setara.

Namun, perlu diingat, di dalam pemerintahan yang demokratis, figur rakyat yang diadopsi ke dalam figur seorang pemimpin, seringkali mengalami tegangan dengan sosok-sosok dengan figur yang berbeda dari karakteristik rakyat itu sendiri. Semisal kualitas rasional yang menjadi karakter utama figur rakyat, pasti akan mendapat perlawanannya dari figur yang mencerminkan kekuatan berbeda berupa irasionalitas dlsb.

Maka akan terlihat jelas dalam kancah politik manapun, pertarungan yang sebenarnya hanya akan kembali kepada dua ekstrim: rasional vs anti rasional, tatanan vs chaos, rakyat vs gerombolan, birokratisme vs feodalisme, dlsb.

Syahdan, dilihat dari dua tegangan; rasional dan irasional, dalam berpolitik kadang membuat orang lelah dan membutuhkan kawan curhat. Bukan main variabel persoalan yang harus diperhitungkan. Bahkan, mungkin karena itu membuat orang akhirnya malah mengidap histrionic personality disorder. Apalagi dilakukan sambil curhat. Jangan sampai deh!

Iman

Ketika sedang di rumah sakit, tiba-tiba dari arah sebelah selatan jalan Veteran Utara terdengar pekik suara kerumunan orang. Tiba-tiba dari kejauhan, bersama raungan panjang suara truk, teriakan "Allahu Akbar" membelah jalan lenggang yang panjang. Mereka berbaju putih-putih, seperti berpakaian mau ihram.

Tapi, itu bukan barisan panjang calon jemaah haji. Itu peserta aksi bela Islam. Makassar, seperti ribuan orang-orang berkumpul di Bundaran HI, Jakarta, ikut menyatakan iman. Al Qur'an kritis. Bagaimanapun, ulumul kitab mesti dibela.

Dari jalan Veteran Utara, tempat saya takjub melihat peristiwa itu, barisan truk merayap beriringan menuju satu titik: masjid Al Markas Al Islami. Dari sana, seperti yang sudah diagendakan, bakal bergerak ke lapangan Karebosi. Dari sana, seperti yang sudah diketahui, satu nama bakal banyak disebut-sebut.

Rasa-rasanya, sepanjang pasca reformasi, tidak pernah ada kerumunan orang sebanyak di bundaran HI belakangan ini. Bahkan, tiga kali peristiwa itu membuat kita harus tahu, ini perkara serius. Itu sebabnya, gaungnya merebak ke berbagai daerah.

Di Makassar sendiri, dari subuh, masjid dekat tempat saya domisili sudah menghimpun perhatian. Dari toa di atas menara setengah jadi, suara paruh baya menggema: hari ini, tanggal 2 Desember, akan ada aksi damai. Bela Islam. Saya tak tahu itu ajakan atau sekadar penyampaian. Pendengaran sayup-sayup.

Nampaknya agama memang kekuatan sosial yang masih ampuh. Di zaman ketika iman menjadi ikhtiar pribadi, apa yang terjadi di Bundaran HI, bukan isapan jempol belaka. Kiwari, ada sesuatu dari agama masih bisa merangkul solidaritas. Masih kuat menyimpul umat yang terserak.

Tapi, apakah itu? Imankah? Atau, sesuatu yang lain? Sesuatu dari luar iman?

Saya tak tahu, apa kekuatan tersembunyi yang mampu menyatukan beribu umat Islam Indonesia akhir-akhir ini. Tapi, kita tak bisa mengelak, itu semua bermula dari ucapan yang dianggap teledor.

Ucapan boleh saja teledor, tapi iman tidak boleh salah. Iman, ketika itu menyangkut banyak orang, akibat ucapan teledor, maka itu penghinaan. Satu orang boleh legowo, atau sampai akhirnya ikhlas memafkan. Tapi, siapa bisa membujuk ribuan orang yang terlanjur dibakar emosi?

Api bisa cepat padam, namun mungkin, amarah?

Karena itulah, iman dan amarah mesti dibuat terang. Apa itu iman, apa itu amarah? Iman sudah pasti pernyataan keyakinan yang diperantai ilmu. Namun amarah? Semua orang juga tahu, itu hanya soal dada yang sesak. Suatu ruang yang gelap akibat ditinggal terang cahaya.

Maka, jika beragama hanya sebatang tiang keyakinan yang dikabut asap kegelapan, itu berarti segaris titik panjang yang redup dari kejauhan. Agama adalah cahaya yang mengusir kabut kegelapan. Seberkas terang yang membuat rimbun pohon tumbuh menjulang.

Adakah agama yang demikian? Iman yang membuat terang pohon-pohon tumbuh ke angkasa? Bukan tiang pancang yang tinggi tapi hanya sebilah guyah diterpa angin?

Itulah barangkali, iman kita belakangan ini sering kali dipertanyakan. Apakah iman kita adalah pohon-pohon yang tumbuhnya subur? Atau bisa jadi malah tiang besi yang menolak tumbuh? Di manapun itu, orang-orang yang mendaku beriman, adalah orang yang imannya mirip pohon. Berkembang. Tidak fix.

Beriman berarti mengikuti perkembangan zaman. Iman seluas apa yang dihadapi keadaan. Tak ada iman yang kuat jika keadaannya hanya mirip gulungan buih ombak. Iman yang baik, iman yang tumbuh di antara dalamnya lautan, bukan di tepi pantai.

Barangkali, ada maksudnya perkataan Rasulullah, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Yakni, berilmu, ketika ucapan itu di sampaikan saat Rasul di tanah Arab, harus sampai di negeri jauh dari tempat kabilah-kabilah Arab tinggal. Suatu negeri tempat kertas ditemukan.

Atau mencari ilmu, jangan bagai katak dalam tempurung. Ilmu adalah melampui garis kukuh yang dipancang dalam keyakinan. Berilmu, berarti melintasi batas yang engkau tempati. Tak ada iman tanpa ilmu, tak ada ilmu tanpa perbandingan.

Juga, galilah ilmu hingga ke liang lahat. Itu berarti tak ada ilmu yang berhenti di permukaan. Barangsiapa berilmu, dia pasti memiliki liang yang dalam. Dari sana, dia jauh berpikir. Menarik kebenaran dari dalam hati. Bukan dari bibir kata-kata.

Hari ini, mungkin saja iman itu bermula dari kata-kata. Tiba-tiba rasa persatuan menyeruak di jalan-jalan. Dari ucapan seorang yang dianggap menghina, perkataan seorang berdarah Tionghoa.

Agora a la Cafe Dialektika

Singkat saja. Malam ini saya menyambangi Cafe Dialektika. Lumayan jauh saya ke sini, kirakira hampir sepuluh kilo lebih dari tempat saya mangkal. Aktifitas saya belakangan ini hanya berputarputar di sekitar kampus UNM, tapi lantaran ada bedah film, maka saya kemari.

Cafe Dialektika sepengetahuan saya digagas oleh anakanak muda yang senang menghabiskan waktu dengan berdiskusi. Mereka kalau saya tidak salah duga adalah mahasiswamahasiswa Stimik Dipa dan Unhas yang berkomitmen untuk menghadirkan wadah diskusi yang nyaman. Makanya sudah sering saya melihat kegiatankegiatan mereka yang diupload di dunia maya. Bagi saya, merekamereka ini memiliki kepekaan untuk menjemput kebutuhan intelektualisme anakanak muda dengan menyediakan tempat yang mereka sediakan.

Beberapa waktu silam, ketika pertama kali saya kemari, salah satu orang menyebut bahwa tempat ini dirancang tidak sebagaimana cafe umumnya. Perlu diingat kata kafe hanya mengacu kepada beberapa meja kursi yang mereka sediakan bagi pengunjung yang datang untuk menikmati kopinya. Kopi yang umumnya disediakan di cafe, tidak disediakan di tempat ini. Nyatanya kopi dan beberapa menu yang disediakan hanya berupa suguhan ala kadarnya tanpa barista khusus.

Walaupun seduhan kopi yang disediakan masih mengandalkan eksperimen, branding yang ditonjolkan tempat ini terletak pada setting suasananya. Dengan memanfaatkan pojok rumah dan garasi, anakanak muda ini menyulap ruang apa adanya jadi tempat yang nyaman untuk berdiskusi. Selain itu mereka juga menyulap bagian dalam rumah seperti perpustakaan mini. Banyak buku yang bisa kalian temukan di sini, walaupun tidak mencapai ribuan buku di dalamnya.

Konsep intelektualismelah yang jadi jualan kafe ini. Dari namanya saja, kita bakalan menyimpulkan bahwa penggagas tempat ini adalah orangorang yang bergelut dengan ilmupengetahuan. Makanya, mereka tidak menjual selera atas kopi, melainkan menciptakan ruang belajar yang nyaman bagi mahasiswamahasiswa. Didukung dengan akses wifì, tempat ini saya pikir lumayan asik untuk dijadikan tempat bercengkrama membincang apa saja.

Malam ini Cafe Dialektika membedah film Agora. Pembedahnya teman ngopi saya, Muhajir. Film ini sudah dua kali saya tonton. Yang saya ingat, film ini berusaha menarasikan tiga keyakinan (Pagan, Yahudi, dan Kristen) yang hidup dalam satu masa dan tempat yang sama. Kalau tidak salah setting film ini sekitar tiga abad pasca kelahiran Yesus di Alexandria. Hypatia seorang perempuan filsuf yang menjadi tokoh sentral dalam film garapan Alejandro Amenábar ini, diceritakan mendapatkan rintanganrintangan akibat semakin kuatnya pengaruh kristiani. Di tengahtengah kecamuk tiga keyakinan, Hypatia teguh berpendirian tetap mengikuti filsafat sebagai jalan hidupnya. Sampai akhirnya dia harus mati akibat keyakinan yang dipegangnya.

Kirakira begitulah jalan cerita Agora. Film ini saya fikir masih layak disaksikan bersamaan dengan menguatnya fundamentalisme keyakinan yang banyak membahayakan kehidupan bermasyarakat akhirakhir ini. Konflik yang dikandung dalam film ini, tidak jauhjauh dari situasi belakangan yang juga menguatkan segregasi akibat keyakinankeyakinan sempit beragama. Singkatnya, Agora bisa menjadi film untuk meninjau kembali polapola hubungan antar keyakinan di masyarakat.

Saya pikir komunitas semacam Cafe Dialektika ini, patut diapresiasi sebagai wadah baru bagi ruang bersama berbagi informasi. Kuat dugaan saya, asumsi inilah yang juga mendasari sebab berdirinya tempat ini. Visi yang mereka bangun inilah yang menjadikan Cafe Dialektika berbeda dengan tempat lain. Sejauh pengamatan saya, selain tempat ini, juga sudah berdiri Be Smart Cafe yang beroperasi di sekitar jalan Talasalapang. Sedikit berbeda dengan Cafe Dialektika,  Be Smart Cafe juga membuka kelas bahasa inggris bagi anakanak usia sekolah. Yang menyamakan kedua tempat ini adalah kemasan suasana yang diset dengan interior intelektual, juga menawarkan programprogram kelas menarik yang bisa kita ikuti.

Baiklah tulisan ini harus segera berakhir, film Agora juga baru saja berakhir. Saatnya Muhajir akan membedah Agora dari macammacam pendekatan dan perspektif. Saya datang jauhjauh ke sini hanya untuk melihat Muhajir membedah film ini. Apalagi saya sudah diingatkan oleh salah satu pengelolah Cafe Dialektika untuk datang kemari. Banyak yang datang kemari. Hitungan saya hampir tigapuluh orang. Saya pikir ini suatu yang membahagiakan. Muhajir sudah memulai persentase. Saya sudahi dulu.

madah empatpuluhempat

Dari yang ditayangkan, tentang Gus Dur, Lukman Hakim, mengungkapkan bahwa hal pertama yang diingatnya saat dilantik menjadi menteri agama adalah guyon presiden RI ke 4 yang sering "ngelantur" itu. Di Mata Najwa edisi 4 Maret, Lukman Hakim menceritakan kembali guyon Gus Dur. Dalam guyon itu, Gus Dur menyampaikan bahwa Departemen Agama sebenarnya sama halnya dengan pasar. Semua lengkap tersedia, banyak orang lalu lalang termasuk transaksi pertukaran jual beli, kecuali satu hal yang tidak ada. "Apa Gus?" Tanya Menteri Agama menyelidik. "Agama" Ungkap Gus Dur.

Bukankah itu juga sebenarnya Satir. Suatu yang paradoks dengan maksud menyinggung.

Dari guyon itu, ada maksud yang bisa kita tangkap: intitusi agama tak selamanya sudah agamamis, bahkan lenyap. Di guyon itu, humor menjadi visualisasi membangun imajinasi. Dan Gus Dur lewat guyonnya tentang "yang hilang di departemen agama adalah agama" telah membangun sebuah pesan imajinatif: ada yang mesti di perbaiki di intitusi keagamaan itu.

Dari sini kita patut menyebut Gus Dur sebagai tokoh besar. Tapi sesungguhnya ia besar bukan karena guyonnya. Di Mata Najwa, yang akbar dari Gus Dur di beri tajuk "Belajar Dari Gus Dur." Yang besar dari Gus Dur adalah sikap terbuka dan toleransinya. Di Mata Najwa edisi 4 Maret itu kita diajak belajar yang akbar dari Gus Dus itu.

Barangkali memang itulah yang kita butuhkan untuk membangun hidup yang selaras, yakni menyatakan sikap penghargaan atas yang berbeda. Gus Dur besar sebab ia bisa melihat hal yang abai dari sikap kita yang kurang sreg jika tak sama. Toleransi sebagai sebuah sikap, bukanlah membiarkan sesuatu bisa terjadi dengan melepaskan keikutsertaan, melainkan sikap yang menerima dengan ikut terlibat di dalam lingkungan yang memang sudah berbeda.

Dengan kata lain suatu sikap koeksistensi. Sebab itulah Gus Dur dijuluki bapak pluralisme.

Pluralisme memang kata dengan konsep yang justru juga perlu dijaga. Di negeri ini, pluralisme adalah konsep yang galibnya jadi haram untuk dikonsumsi atau apalagi dijadikan akidah. Bagi sebahagian orang, konsep itu sama halnya dengan pengakuan atas kebenaran yang jamak, sebab kebenaran semula hanya satu. Dan sebab itulah mesti dijaga agar tak mendua.

Di sini ada yang sepertinya luput: pluralisme sebenarnya adalah terma yang mengakui kejamakan, bukan sekaligus adanya penyamaan kebenaran. Yakni realitas yang plural dan tak mungkin sama, adalah keadaan yang sui generis. Sebab justru pengakuan terhadap perbedaan, berarti di saat yang sama memang ada yang tak mungkin dapat disepadankan atau disamakan. Di saat inilah pluralisme sungguh berbeda dengan sinkretisme.

Sebabnyalah banyak yang mungkin salah menduga, bahwa pluralisme sebenaranya bukanlah terma yang punya misi penyatuan memaknai kebenaran. Justru, pluralisme jika disebut sebagai misi, sebenarnya adalah cara melihat kebenaran, entah itu agama, ras, etnis maupun budaya. Pluralisme lebih pantas jika disebut pengakuan sosiologis dibandingkan akidah sebagai kosa kata penghubung perbedaan.

Rasarasanya konsep inilah yang sebenarnya penting dibangun. Sebab di luar sana, betapa sesaknya pandanganpandangan tertentu yang memilin perbedaan menjadi satu jenis dan bentuk. Mungkin hidup dengan cara yang teologik mesti ditinjau kembali di era yang menghendaki keterbukaan pemikiran. Karena dunia dengan kemajuannya memang banyak berubah, dan di saat demikianlah bagaimana cara pandang terhadap sesuatu harus terus direnovasi dan diperbaharui.

Dalam hal ini Soroush pemikir Iran memiliki ca ra pandang tentang kebenaran: dari banyaknya kebenarankebenaran yang terserak, mustahil mereka bertentangan. Dan cara Gus Dur mengatasi pertentangan yang kerap dihadapi adalah melalui guyon.

Guyon biar bagaimanapun tak selalu berarti tanpa keseriusan. Juga tak selamanya tanpa maksud yang lugas.

Gus Dur pasti punya banyak cara menyampaikan maksud pembicaraan dengan cara normal dan bijak. Sebagai seorang pemikir, akalnya bisa runut membangun pembicaraan yang pantas. Tapi ia memilih humor. Ia memilih guyon. Bentuk komunikasi yang sebenarnya adalah model sederhana dalam membuka apa yang sudah terlanjur serius.

Sebab itulah dengan guyon, di negeri sendiri, yang seriusserius tapi tak diurus mesti digetarkan. Barangkali ini sikap akbar Gus Dur yang lain. Cara bersikap di antara keadaan yang purapura serius tapi kurus dari kebenaran. Dan Gus Dur tahu cara membongkarnya; humor.

Madah Tigapuluhenam

Belakangan ini ada yang mencolok di dalam layar kaca; India dan Korea. Di layar kaca kita, India dan Korea akrab melalui drama dan sinetron. Nampaknya ada yang terasa aneh, sebab lebih dulu Malaysia lebih awal kita tonton berjamjam melalui kartun Upin dan Ipin itu. Tapi siapa yang bakal menonton kartun yang kental dialek Malaysia itu selain anakanak. Dan dari ceritacerita itu, saya banyak mendengar anakanak yang tumbuh bersamaan dengan kartun yang diimpor itu, lebih fasih dialek Malaysia dari pada bahasa ibunya.

Adakah yang salah dari itu?

Tapi kita sebenarnya harus waswas. Zaman global seperti sekarang, banyak yang menjebol batas. Hingga terkadang sampai sulit kita bendung. Akhirnya banyak hal yang harus dilindungi dari sesuatu yang berbau "luar." Banyak hal yang mesti dipertahankan, juga budaya.

Saya rasa, dari "yang luar"  itu bukan saja sudah bisa bikin waswas hati kita, tetapi juga makin jadijadi setiap hari. Sebab di ruang paling pribadi, kita sulit mengenal apa yang masih asli bagi kita. Apa yang masih genuine, atau yang disebut sebagai identitas otentik, belakangan ini akhirnya menjadi sesuatu yang penting. Atau bahkan sebenarnya genting. Sebab nampaknya yang asli, akhirakhir ini merupakan sesuatu yang sulit kita defenisikan.

Soekarno, yang getol menjunjung revolusi itu, di waktu Indonesia masih mendorong semangat antikolonialisme, melihat "yang luar" sebagai ancaman serius bagi kepribadian bangsa. Di saat perjuangan belum jauh ditinggalkan di belakang sejarah, budaya Indonesia yang defenitif harus berarti menolak impor produkproduk kebudayaan luar.

Kita pernah mendengar Soekarno berkoar tentang tidak ada lagi yang "bitelbitelans" untuk mengucapkan budaya yang asli negeri sendiri. "Bitelbitelans" waktu itu adalah musuh budaya nasional yang bisa  merangsek masuk dari luar. Musik di zaman Soekarno adalah masamasa emas saat suara John Lenon melintasi batas Inggris. Saat gambar Marelyn Monroe jadi posterposter dibioskopbioskop.

Di zamannya, Soekarno menolak musik yang berbau Barat. Terutama yang lahir dari rahim budaya kapitalisme. Sebab itulah mengapa ia melarang anakanak muda terpengaruh bandband semacam The Beatles. Karena barangkali bapak revolusi itu sadar, kolonialisme juga punya strategi selain perang, yakni melalui genderang telinga yang  gandrung segala bebunyian yang western.

Tapi apa sebenarnya arti "Barat" dan "Timur" sekarang sebenarnya juga adalah ihwal yang mudah retak. Apalagi jika kita ingin menunjuk dengan tepat apa sebenarnya identitas budaya yang asli dan origin. Sebab di zaman sekarang, jika kita menunjuk "Barat," maka di sana tak ada yang sebenarnya betulbetul Barat. Juga "Timur" adalah yang hari ini sepertinya bukan lagi timur.

Identitas memang bukan medan yang pejal. Justru Lacan menyebutnya sebagai sesuatu kesalahan pasca fase cermin, sehingga identitas yang dianggap real adalah sesuatu yang sedari awal sudah rusak. Sebab itulah tak ada yang otentik pada identitas selain merupakan rangkaian panjang untuk mengisi kekosongan. Jika sudah demikian, maka identitas adalah sesuatu yang merupakan hasil interaksi dan aksi. Hasil meminjam dan meneguhkan yang diproses menjadi sesuatu yang ingin kita sebut origin.

Lantas siapakah yang dimaksud Barat di zaman revolusi Soekarno? Atau apa yang betulbetul Barat di zaman itu? Nampaknya tak mudah menangkap jelas batas "Timur" dan "Barat". Tapi, di mata Soekarno, "Barat" adalah orangorang yang datang masuk ingin menguasai segala yang dimiliki bangsa ini.  

Barangkali budaya memang ruang terbuka untuk didialogkan. Tapi kita juga mesti sadar, ada yang hilang jika di layar kaca, apa yang kita tonton adalah canoncanon budaya yang importir. Sementara di balik itu, akhirnya kita juga akan sulit menemukan sejarah identitas diri yang sebenarnya bersamaan dengan tumbuhnya halhal baru yang bukan berasal dari perut kebudayaan kita.

Syahdan, apa yang sebenarnya membuat kita waswas, saya pikir oleh sebab yang origin hari ini sudah banyak dibajak. Tapi jauh dari itu, pertanyaannya masih sama, apa yang sebenarnya origin dari kita?

madah duapuluhempat

Gandhi, orang tua yang ringkih itu, barangkali tak menyangka, bahwa manusia bisa cepat berubah hanya dengan sebuah fanatisme. Gandhi, yang melakukan gebrakan di India, akhirnya tersungkur oleh tembakan, bukan dari musuh yang dikecamnya, justru dari orang yang gigih membela pandanganpandangannya. Di suatu waktu saat ia keluar menemui kumpulan orang yang menunggunya dalam suatu acara doa, tibatiba terjadilah insiden itu. Fanatisme membunuh dua korban; ingatan sang penembak dan tentu Gandhi sang penganjur perubahan.

Aksi penembakan itu membuat kita sadar bahwa betapa rentannya sebuah ide yang diperjuangkan bisa mendatangkan luka, atau bahkan kematian.

Di India, saatsaat sebuah ide diperjuangkan adalah masamasa yang kritis. Ketika sebuah ide menuntut kepastian akan sebuah komitmen. Tapi Gandhi tahu, ideide pembebasannya tak ingin membawa India pada kepemimpinan yang berdiri atas nama keyakinan, sebab dia menyaksikan sebuah keadaan yang jamak, orangorang yang menyembah banyak tuhan. Maka itulah ia tak hendak membawa sebuah ide untuk mengakui satu kelompok kepercayaan. Apalagi ini adalah urusan negara, bukan seperti urusan semacam parade yang sebentar saja bubar. Negara membutuhkan ide yang universal, bukan yang fanatik.

Tapi India  harus mengenang kehilangan Bapunya yang kharismatik itu. Orang yang setia dengan cara persuasif dalam menggugat kesewenanwenangan. Dari itu justru yang menggugat juga berarti menggugah.

Itu kejadian yang jauh di India. Di negeri kita, sejarah yang hampir sama juga terjadi. Yakni betapa susahnya membangun ide menyeluruh yang bisa mengikat keseluruhan tanpa menanggalkan sesuatu yang khas dari partikularitas. Soekarno sudah pasti tahu itu, sebab Indonesia bukan kepunyaan segelintir kelompok. Sebab negeri ini adalah jerih dan payah orangorang banyak. Ada pemikiran yang dikuras dan tenaga yang dikorbankan. Maka itu ia perlu dialog, maka itu ia perlu diskusi panjang.

Dan gagasan universal itu dibincang, para tokoh berdebat panjang. Kritik dan pertukaran pikiran tibatiba ramai. Namun suatu hal tak pernah luput bahwa semuanya demi negeri bukan kelompok. Dan ide universal itu bernama pancasila. Ide universal yang merangkum partikularitas Indonesia.

Tapi adakah pembunuhan di sana? Seperti yang di alami Gandhi? Nampaknya bisa iya, tapi sudah pasti tidak. Sejarah kita menuliskan, bahwa tak ada orang seperti Nathuram Godse yang berkepala penuh fanatisme dengan pistol ditangannya dan nekat membunuh seorang semisal Bung Karno. Tapi banyak yang harus dibunuh saat harihari perumusan yang melibatkan para tokoh untuk mencari ide yang universal. Mereka pasti yakin, sebuah ide universal yang melingkupi, harus mampu menyisihkan ego apapun di dalamnya. Sebab betapa bahayanya sebuah fanatisme. Betapa berisikonya sebuah ide tanpa akal panjang.

Apa yang diperjuangkan Gandhi di india dan Founding Father di negeri ini, sering disebut sebagai ideologi. Sebuah ide yang menjaring dan mampu mengikat keseluruhan dari bagianbagian. Di negeri ini bagianbagian itu begitu jamak. Banyak yang berbeda dan tak bisa serta merta dibayangkan sama. Maka itu, ideologi, atau pancasila, sebenarnya adalah ide yang fleksibel sekaligus ketat. Fleksibel berhadapan dengan kejamakan dan ketat sebagai panduan.

Tapi, ideologi juga bisa menyulut emosi seperti yang ditunjukkan Nathuram Godse. Tak bisa dibayangkan bagaimana India di kepala Godse yang pengikut hindu garis keras itu. Atau bagaimana pula India yang dikehendakinya dengan cara membunuh orang yang disebut Bapu itu. Tapi barangkali bisa kita tebak, kepala yang penuh dengan keyakinan yang fanatis, akan tak siap menerima beragamnya perbedaan. Kepala yang penuh ide yang sempit sudah pasti memiliki jiwa yang sempit.

madah delapanbelas

Demokrasi sebagai kekuatan politik adalah sistem yang sebenarnya tidak selamanya tepat. Terutama bagi negaranegara yang masih menyimpan sisasisa masa lalu. Di negeri seperti indonesia, sisasisa masa lalu itu sudah seperti akar beringin yang tak ingin kehilangan pengaruh; feodalisme, aristokrasi dan mitologi.

Negeri yang tak sepenuhnya demokratis sama artinya dengan negeri yang belum sepenuhnya modern. Modern, kata yang mengandung kemajuan itu, berarti hadirnya subjek sebagai kekuatan yang kukuh. Modern dengan subjeknya yang kukuh, sama halnya seperti Kant menyebutnya sebagai pencerahan. Kant dengan semangat kritismenya, menandai pencerahan sebagai usaha yang mandiri, setelah ia terbangun dari tidur dogmatisnya, ia menyebutnya sebagai pemikiran yang berangkat dari pikiran yang mandiri.

Itu berarti demokrasi setidaknya adalah subjek yang tegak atas pemikirannya, suatu "aku" yang keluar dari ikatan yang totalis. Dalam arti inilah modern sejajar dengan demokrasi, atau demokrasi adalah sistem yang membutuhkan ruang yang modern. Suatu tempat yang tegak dengan semangat atas "aku" yang otonom dan mandiri.

Dengan begitu dengan sendirinya demokrasi menghasilkan kedaulatan. Daulat berarti posisi yang mengalami kemerdekaan bersamaan dengan sesuatu yang lain, sesuatu yang sebenarnya adalah dirinya sendiri. Sebab yang mendaulat adalah subjek "aku" atas "aku." Rakyat atas rakyat dan untuk rakyat. Dan yang daulat berarti juga rakyat yang menyadari dirinya bagian dari yang mendaulat. Tapi bukankah ini mengandung implikasi yang kontardiktif?, walaupun begitu, justru sebenarnya dari sanalah kekuatannya. Demokrasi menjadi tatanan yang mengawasi dan tatanan yang diawasi. Kedaulatan yang daulat adalah kedaulatan yang bersih diri. Jika demikian maka tak ada yang daulat dari selain dirinya sendiri.

Tapi demokrasi punya cacat. Kekuatannya bisa menyimpang walaupun kedaulatan masih tegak dan berdiri Pertama, demokrasi dalam tatanan yang modern selalu mengandaikan agregasi. Dibalik kekuatannya, yang banyak adalah suara yang mayor. Dan yang mayor diartikan sebagai suara yang mewakili kebaikan umum. Kedua, yang mayor berarti menempatkan minoritas justru sebagai bagian yang periperi, yakni suara atas hakhak yang tak diakui, terpinggirkan.  Dengan arti inilah demokrasi bisa berbahaya, yakni yang mayor, yang banyak, bisa membangun konsensus yang timpang.

Karena itulah demokrasi adalah sistem yang dicela sekaligus dipuja. Demokrasi selalu dianggap jalan terbaik dari politik, sekaligus usaha terburuk dari kesepakatan. Sebab demokrasi dicela bukan karena prosedurnya yang memang ribet, melainkan demokrasi selalu ditandai dengan satu hal; status quo.

Dari itulah demokrasi seperti di Indonesia bisa saja salah kaprah, atau seperti kurang tepat. Status quo dalam sejarah Indonesia selalu menyertai dirinya bersamaan dengan kehadiran semangat feodalistik yang aristokratik. Dan segala hal yang berbau mitos, selalu menjadi daya penjelas diantara berdirinya tatanan yang aristokratik.

Maka dari itu, diantara tegaknya semangat demokrasi, bersamaan dengan usaha memodernkan diri, selalu ada legenda yang dipertahankan. Selalu ada babad yang disertakan. Sampai akhirnya demokrasi yang semula berwajah modern, justru adalah peragaan paham demokrasi yang berbau klenik.

Di indonesia, kenyataan terhadap yang klenik juga mengandung masalah yang pelik. Agama, sebagai suatu anjuran moral, sebagai suatu keyakinan, tidak sepenuhnya merupakan keyakinan yang mengurung diri di bawah kubah. Agama juga punya hasrat untuk memerintah dan bertahta, maka dari itu ia keluar mengatur umat, mengatur rakyat. 

madah sepuluh

“Agama adalah suara keluhan orangorang tertindas, jiwa dan dunia yang tak berperasaan, semangat dari kemandegan yang tak berjiwa. Agama adalah candu masyarakat.” (Karl Marx-Enggels, Works)

Agama itu satu dan yang lainnya hanyalah penafsiran. Dan dari tafsir inilah kita membangun keyakinan hingga iman. Dengan kata lain, iman adalah urusan yang tidak sematamata teologis tetapi juga sosiologis. Di dalam yang sosiologis inilah agama yang satu berkelindan dan membangun diri. Dari yang satu menjadi padu.

Padu berarti ada dialog, berarti ada pertukaran antara perbedaan dari yang banyak. Padu mirip dengan sebuah iringan musik; bebunyian yang saling timbul tenggelam, ganti bergantian dari alat musik yang berbeda, tetapi justru di dalamnya membangun keselarasan.  Berpadu berarti harus tahu di mana batasbatas, kapan harus membunyikan alat musik, kapan harus dinaikkan nadanya, dan kapan harus berhenti. Dengan begitulah berpadu berarti mengikutkan yang lain dalam sebuah irama. Ini berarti padu adalah sebuah sikap atas keberadaan yang lain untuk diterima sebagai bagian.

Agama yang padu adalah agama yang sosiologis. Keimanan yang dibangun atas keberagaman yang lain. Agama yang sosiologis adalah agama yang diimani bersamaan diantara iman yang lain. Sebab di dalam tubuh masyarakat, kejamakan adalah wajah yang kerap kita hadapi, dunia yang tak mungkin bisa sama.

Tetapi di waktu yang lain, di luar yang padu selalu muncul hasrat untuk murni. Saat inilah yang murni adalah sikap yang membangun tapal batas. Dengan tapal yang telah berdiri, yang murni siap untuk sigap terhadap yang berbeda. Itulah sebabnya, yang murni identik dengan sikap yang antik: kukuh atas iman yang tunggal.

Ada yang sepertinya jadi soal: manakah agama yang otentik? Dari pertanyaan yang demikian, yang murni menyeleksi iman yang beragam. Agama yang sosiologis dirusak untuk memadatkannya menjadi yang teologis. Mereka barangkali lupa, bahwa memadatkan berarti membikin jadi satu, bukan padu. Itulah mengapa yang murni tak menginginkan perbedaan, sebab yang jamak sama artinya mengaburkan kesatuan. Tetapi apakah itulah yang benar?

Yang murni sepertinya lupa, dunia tak selamanya bisa ditekuk oleh sebait pemahaman. Dunia adalah budaya yang berbeda, kehidupan yang purnaragam, tradisi yang berlainan, sejarah yang tidak sama, atau dengan kata lain, dunia adalah kehidupan yang sulit kita masukkan dalam satu batas defenisi. Disinilah biasanya justru gerakan yang murni, dalam membangun agama yang otentik justru malah membangun yang identik.

Barangkali ada yang salah dari keinginan untuk murni, bahwa agama yang identik tak selamanya otentik. Begitu juga sebaliknya agama yang otentik bisa jadi hanya identik, tidak murni, bukan sejati.  Dan biasanya sesiapa yang menghendaki pemurnian selalu tampil dengan mengeyahkan dialog; membangun monolog. Saat ituah, iman akhirnya menjadi keyakinan yang berdiri di atas tepi dan juga sepi. Iman semacam itulah sebenarnya iman yang ingin aman, iman yang tanpa menyertakan pendapat yang berbeda.  Sebuah iman yang selalu murung dan gusar, sebuah iman yang emosional. Itulah mengapa agama yang demikian dianggap berbahaya, sebabnya dia persis candu. Maka Marx bisa benar; agama adalah candu masyarakat. Sesuatu yang mandeg, sesuatu yang merusak tatanan.

Perang

Saya sulit membayangkan hidup di tengahtengah masa perang; bangunanbangunan yang runtuh, jalan yang lenggang, desing peluru ketika melubangi tembok, bombom dengan kekuatan luluh lantah, jerit tangis dari tubuh saat dirangsek martil berkekuatan dahsyat. Serta harihari panjang tanpa kepastian. Perang di manapun peristiwanya, pasti melibatkan dua pihak yang bersitegang. Di manapun kejadiannya pasti menyisihkan yang lemah, pasti menundukkan yang kerdil.

Dalam perang sudah tentu ada pihak yang menanggung derita. Dalam perang yang menanggung derita selalu ada dominasi, di sana apa yang hendak ditundukkan tahu bahwa kemerdekaan adalah perkara yang tidak bisa datang sendiri, justru di saat peranglah, arti penting kemerdekaan punya maksud perebutan.

Di Palestin, perebutan itu sudah berumur panjang. Hingga akhirnya perebutan itu berbuah sengketa. Dan apa yang paling memilukan sekaligus membuat rasa marah dari sebuah sengketa, jika perebutan lahir dari sebuah agama. Dari itu, yang ada adalah proses penyisihan yang bukan golongan. Yang berlaku dari itu hanya satu hal; pemurnian.

Namun bukan saja agama yang menyulut pemurnian yang turut sumbangsih, biangnya lebih dari itu, di sana sejumlah pengaturan diterapkan, menyangkut siapa yang layak tinggal kemudian pihak siapa yang harus angkat kaki, jika sudah demikian ini berarti sejumlah kepentingan turut nimbrung. Ini berarti di sana tidak sekedar soal agama, ini artinya di sana juga soal politik.

Di tanah tiga keyakinan itu, politik punya urusan yang berbeda. Bagaimana sebuah sejarah adalah bahan baku dari pertautan yang melibatkan identitas, sebenarnya merupakan hal yang sudah terlanjur runyam. Dalam hal ini, ide identitas bersama dalam bangsa, dalam negara, selalu mengandung dilema di dalamnya. Di titik ketika identitas dirumuskan, di sana ada pengandaian antara siapa yang warga dan yang bukan warga. Sehingga pengukuhan dari kedaulatan adalah masalah siapa yang berdaulat.

Akan halnya sebuah kedaulatan, identitas yang runyam, juga di dalamnya mengandung sejarah. Dari sana sebuah bangsa memiliki ikatan bersama, dari sejarah, sebuah negara sekalipun adalah perlu untuk mengidentifikasikan dirinya dan ihwal yang penting, yakni merupakan sesuatu yang mesti ditilik kembali. Bukan dengan maksud lain, hanya karena identitas adalah unsur yang harus mendapatkan pengakuan. Dan di Palestin, identitas mesti diluruskan.

Tetapi siapa yang berhak meluruskan, apalagi dari soal sejarah yang runyam dan panjang. Maupun identitas. Sebab bicara hak siapa yang mesti meluruskan adalah soal pihak yang paling diakui, namun dari sejarah palestin juga kita tahu, penjelasan tidak saja harus datang dari warga yang diinvasi, melainkan pula dari  pihak yang juga berkeyakinan sama bahwa palestin adalah tanah yang sama, daerah yang juga sudah dijanjikan.

Soal inilah yang sekiranya lahir sengketa, dari kejelasan sejarah ketika runyam akhirnya perang yang berlarutlarut tanpa ujung pangkal terjadi. Saat pihak yang mengklaim paling layak untuk tinggal harus disandarkan pada sejarah yang runyam itu, sekiranya perlu dialog, perlu pendekatan yang lebih manusiawi dibandingkan ketika senjata adalah satusatunya jawaban.

Dari semua itu jawaban apa yang kita tunggu? Kemerdekaankah? Atau sebuah kejelasan yang melibatkan jawaban yang tanpa distorsi? Yang barangkali kita sadari dari awal bahwa di negeri palestin ada sesuatu yang salah atau mungkin saja janggal. Oleh karena pelbagai perang serta invasi yang menyulut perhatian. Karena di palestin bukan saja soal pengakuan kemerdekaan, juga bukan lagi dalam konteks sejarah siapa yang benar. Dari padanya ada yang jauh lebih dalam menyangkut etiket hidup. Yakni di Palestin adalalah juga soal kemanusiaan.

Maka hati siapa yang bakal tenang. Atau tidak gundah. Pada dunia seberang yang bergelimang duka. Pada bangsa yang terjajah saat negeri yang lain sudah mengurusi cara hidup yang baik. Di sana, Palestin ketika israel juga datang, baru ingin mengawali hidup. Ingin juga sama; berdaulat. Dengan ini saya teringat Guevara, dokter yang melihat bangsa yang sakit, dalam ucapannya, kirakira; "ketika kau bergetar melihat penindasan, maka kau adalah bersamaku."

Sebab itu saya sulit membayangkan berada di saat kecamuk perang berlangsung. Juga ngeri. Ketika teror diamdiam merangkak masuk melalui pintu depan rumah. Mengetuk pelan namun jelas menerjang meringkus dan menghantam nyawa di bawah atap rumah yang bocor oleh serpih martir. Karena saya tahu, jika teror adalah cara untuk mengusir, saat demikianlah jiwa terancam menjadi barang yang mudah hilang.

Untuk itulah ada yang mesti dibela, bukan karena agama, ataupun atas nama bangsa yang ingin merdeka. Justru karena atas kemanusiaanlah Palestin layak untuk turut hidup.

politik identitas

Masalah identitas dalam berkehidupan berbangsa akhirakhir  ini menjadi hal yang problematis. Hal ini semakin rumit ketika ruang sosial menjadi medan terbuka dari segala bentuk intervensi. Semenjak ruang kehidupan dipenuhi dengan keragaman kelompok, maka identitas sebagai modal sosial bisa menjadi nilai yang bermuatan ganda. Dalam hal ini, kaitannya dengan upaya konstruksi sosial, identitas bisa mempersatukan perpecahan kelompok atau sebaliknya, justru membelah persatuan masyarakat, apalagi dalam kaitannya dengan era globalisasi saat ini.

Politik identitas

Bice Maiguasha, seorang doktor ilmu politik, pernah menuliskan bahwa globalisasi sebagai ciri kemajuan memiliki dampak terhadap mengemukanya kelompokkelompok di bawah negara yang massif dalam menunjukkan aspirasi akan hal identitas politik. Hal ini dapat ditandai dengan kemunculan kelompokkelompok yang mengidentikkan diri atas ikatan etnosentris keagamaan, gerakan feminisme maupun masyarakat adat.

Dalam hal pengakuan, kamajemukan identitas yang mengemuka, apalagi frame etnisitas yang majemuk, berdampak terhadap identitas kebangsaan sebagai ikatan kolektiv. Kedaulatan negara yang mengalami kekeroposan di konteks ini mengakibatkan kemunculan kelompokkelompok identitas baru untuk menciptkan ikatan baru yang berbau subjektiv. Fenomena demikian disebabkan negara tak mampu menjamin semisal hak keamanan dan keberlangsungan hidup dalam kehidupan bernegara.

Terhadap kekosongan itulah ruang sosial mengalami banyak intervensi. Keroposnya kedaulatan negara mengakibatkan politik identitas yang menghendaki pengakuan memanfaat ruang publik sebagai mediator untuk mengakses identitasnya. Pada tingkatan yang paling ekstrim, pertemuan berbagai identitas di ruang publik sering kali mengalami persitegangan sehingga kerap kali melibatkan aksi kekerasan.

Politik pengakuan oleh Linklater adalah gejala kemunculan kelompok identitas untuk mendapatkan pengakuan publik. Apalagi dalam aras pengidentifikasian kelompok, ikatan sosial maupun kebudayaan kerap bermain atas dasar logika “penyertaan” dan “penolakkan” Negara misalnya, mengharuskan penerapan model ini. Apalagi dalam pembacaan Linklater, semenjak kemunculannya, negara mengalami keadaan problematis ketika merumuskan identitas apa yang harus diterima maupun yang harus dimasukkan dalam kategori “the other” Dalam logika inilah pengertian warga negara dan bukan warga negara dijabarkan. Hal ini juga diterapkan dalam “internal other” yaitu kelompok minoritas yang hidup di bawah batasbatas negara tetapi dibatasi dalam partisipasi dan identitas politik.

Kekerasan

Nasionalisme sebagai pengorganisasian pikiran dan perilaku, disinyalir adalah pemicu dari adanya “politik kepemilikan” setidaknya itu yang diomongkan oleh Chipkin. Nasionalisme ketika masuk dalam kategori identitas nasional, dalam kerjanya menundukkan kemajemukan identitas yang bernaung di bawah negara. Hal ini krusial apabila penerjemahannya dikontekskan pada negara yang memiliki ragam identitas, Indonesia misalnya.

Dari cara inilah dalam mengatasi kekosongan kontrolnya, negara membangun identitas bersama dengan menyisihkan keragaman identitas. Melalui mekanisme ini pula negara atas ketunggalan identitas mengorganisir dan mengontrol warganya. Dalam konteks praktik kebudayaan dan politik, pembatasan terhadap peranperan sosial kelompok identitas atas negara, menjadi pemicu terjadinya kekerasan. Apalagi kaitannya terhadap politisasi identitas, negara yang kerap menggelontorkan identitas nasional atas nama nasionalisme kerap mengeliminir “the other” untuk menjaga “status kepemilikan”.

Sehingga maraknya aksiaksi kekerasan atas nama identitas akhirakhir ini adalah output dari cara negara dalam memberlakukan kelompokkelompok identitas. Gejala ini juga disitir oleh Amrtya Sen bahwa dijalankannya politik ketunggalan identitas, justru mencadi pemicu kemunculan aksiaksi kekerasan dalam konteks kehidupan bernegara.

Masih menurut Sen, kekerasan yang kerap muncul akibat tidak tersalurkannya mekanisme yang mengakui kemajemukan identitas. Pengkerangkengan keberagaman atas dunia berdasarkan ikatan sempit justru mereduksi kenyataan dari keberagaman. Dan di sinilah masalahnya, cara pandang ini tidak saja di alami oleh negara tetapi juga oleh warganya. Sehingga kenapa negara kerap gagal mengatasi kekerasan, oleh karena penguatan terhadap civil society selama ini kerap jarang dilakukan.

Nampaknya, persoalan identitas ini menjadi isu yang problematis ditenggarai oleh capaian paradigma kutural yang hari ini masih jauh terbelakang oleh masyarakat antara format negara yang mengusung demokrasi sebagai cara menyelenggarakan kekuasaannya. Sedangkan dalam prinsipnya, penyelenggaraan demokrasi, perbedaaan adalah hal yang krusial untuk dipahami sebagai medio dalam menyatakan kepentingan identitas tertentu. Tetapi di sisi lain, paradigma kultural yang terpahami dalam kesadaran masyarakat masih saja menuntut adanya otoritas yang menentukan seperti apa identitas yang harus diterima untuk hidup bersampingan. Masyarakat masih belum mandiri dalam memahami seperti apa identitas yang beragam dihadapi dalam kenyataan sosial yang mereka tinggali. Sehingga negara yang di satu sisi adalah penyulut api tindak kekerasan identitas juga memiliki nilai ganda untuk memberikan asupan dalam rangka penguatan civil society. Maka dari itu adalah tugas berat bagi negara dalam hal penyelenggaraan kekuasaannya disamping ia sendiri sebagai kekuasaan yang menjadi embrio dalam kekerasan identitas yang sering kali dialami.

Politik

Ada asumsi tentang politik, seingat saya dari Herman Broch, bahwa politik berarti merawat komunitas. Ini artinya politik paralel dengan kehidupan kolektif, yang di dalamnya sudah pasti punya misi edukasi, kerja membangun. Juga dalam komunitas sudah tentu mensyaratkan adanya pusat. Kolektivitas berarti "kita" sebagai pusat. Dalam "kita" berarti ada peneguhan terhadap identitas, terhadap simbol, untuk dijadikan garis batas terhadap yang lain.

Namun, dalam masamasa yang penuh dengan eufimisme, politik bisa bermaksud lain. Politik justru berarti mengkerdilkan pihak yang berada di seberang. Kita menjadi emoh terhadap yang lain, sementara identitas kelompok adalah sanjungan yang berdiri atas kesadaran tanpa argumentasi.

Di sinilah politik berubah haluan menjadi mitos. Mitos, seperti kita tahu adalah pengetahuan yang tak punya asal usul, sejenis kesadaran yang tak memiliki basis kenyataan tetapi diyakini dan diteguhkan kebenarannya dari otoritas yang berlangsung. Dan mitos adalah petanda dari ketiadaan rasionalitas yang argumentatif. Maka politik yang didatangkan dari alam yang irasional adalah mitos yang digaungkan dan dipertahankan untuk keberlangsungan orang banyak.

Sehingga wajar sampai akhirnya tampak alami, iklim politik yang kehilangan wibawa. Suasana partisipan yang melanggengkan irasionalitas, sebab tak ada yang bisa dikatakan baik dalam alam yang irasional. Namun akhirnya wajar kita maklumkan, tentang citra yang dikontruksi, kebesaran yang dibentuk, prestasi yang dipaksakan untuk menutupi jumud yang sebenarnya nampak enggan diakui.

Jika sudah demikian "kita" sebagai pusat dari kolektivitas kerap akhirnya dirawat dengan dasar yang temaram. Kesadaran temaram, kata Broch adalah jenis pengetahuan yang instingtif. Atau tipe pengetahuan yang tidak melibatkan sisi historis sebagai bahan baku pertimbangan. Itu artinya politik yang dibangun dengan kesadaran temaram berarti hubungan yang tentatif-temporal. Hubungan yang tidak diukur dari pertimbangan yang matang. Apalagi tidak membawa aspek sejarah di dalamnya. Jadi wajar bila tibatiba saja kita sudah diperhadapkan dengan ikatanikatan yang membingungkan. Oleh karena di sana tak ada keputusan yang masuk akal untuk dipertanggungjawabkan.

Bila politik adalah merawat komunitas, maka di sana ada ruang yang membangun kesadaran, tentu dengan mempertimbangkan etika dalam proses keberlangsungannya. Di sana juga ada keberlangsungan yang terus menerus di antara relasi untuk mencerahkan. Yang juga diharapkan sebenarnya adalah proses politik yang menjunjung nilai etis dan komunikasi yang bisa dipertanggung jawabkan, tidak sekedar informasi yang tanpa diketahui asal usul kehadirannya. Sebab di luar informasi yang bertanggung jawab adalah omongkosong.