Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dengan label Hannah Arendt

Republikanisme dan Warga Negara sebagai Subjek Politik: Suatu Telaah Singkat

Penulis: Robertus Robert & Hendrik Boli Tobi Penerbit: Marjin Kiri ISBN 978-979-1260-32-9 ix + 219 hlm, 14 x 20,3 cm MELALUI suatu kesempatan, Robertus Robert menyatakan kaburnya konsep republik sebagai basis pemahaman mengantarai interaksi antara warga, posisinya di tengah negara, dan pemilahan hak dan kewajiban sebagai warga negara, adalah sumber masalah yang sekarang banyak menyebabkan isu-isu kewarganegaraan di negara ini belum dapat terpecahkan. Masalahnya menjadi semakin dalam akibat sejauh ini wacana kewarganegaraan tidak pernah mengemuka dalam khazanah ilmu-ilmu sosial-politik dan hukum. Secara historis, wacana republik sebagai basis kedaulatan warga Indonesia hanya pernah muncul sekali di saat sidang persiapan kemerdekaan Indonesia. Itu pun konteks pemikiran mendasarinya belum radikal mengupayakan suatu dalil teoritis yang akan memungkinkan setiap warga negara dipandang sebagai subjek politik, dan memiliki dasar hukum yang setara dalam negara. Menu...

Politik Bapakisme

Politik kalau mau dibilang adalah urusan banyak orang. Politik adalah usaha kolektif. Soal suatu visi. Soal suatu misi. Politik dimulai dari perkara kekuasaan menjadi manusiawi. Di situ, kekuasaan yang nyaris liar harus ditundukan. Di bawah kehidupan banyak orang, politik niscaya emansipatif. Politik dengan begitu berarti bekerja untuk pembebasan. Kiwari, politik paralel dengan dua hal; tirani dan totalitarianisme. Tirani ditunjukan dengan menyempitnya ruang berekspresi, dan totalitarianisme merujuk pada kekuasaan yang menguasai seluruh sendi kehidupan. Politik dengan wajahnya yang tiranis dan totaliter, akibatnya banyak menggusur  segala ihwal yang manusiawi. Politik malah ambivalen menjadi buldozer kebudayaan. Kiranya kalau diomongkan, politik terlanjur lacur. Di tangan elit negara, politik berubah jorok. Di situ, egoisme jadi sulut menyebar dengki dan maki. Individualisme menjadi etika umum menggantikan kepentingan publik. Ruang publik, tempat politik berlangsung, buk...

Antara Jurnalisme dan Filsafat

Konon sikap jurnalis dan filsuf cenderung berbeda terutama memperlakukan kebenaran. Di tangan   jurnalis kebenaran menjadi pesan informatif. Bagi filsuf kebenaran diberlakukan lebih reflektif. Jurnalis sigap terhadap kenyataan, sementara seorang filsuf justru tenang di hadapan kenyataan. Seorang jurnalis, menjadikan dunia faktual sebagai titik tolak pena dan kertasnya. Sementara bagi seorang filsuf, dunia faktual tidak lebih penting dibanding dunia abstrak-teoritik sebagai dunia kerjanya. Dengan kata lain, kesigapan wartawan menjadikan kenyataan luar (fakta) sebagai sumber berita. Sedangkan dunia dalam (makna) merupakan medan “kabar” bagi pikiran reflektif seorang filsuf. Tetapi apa sesungguhnya hubungan di antara keduanya? Apa sebenarnya sumbangsih keduanya terhadap kehidupan manusia di saat seperti ini? Sikap filsuf dan seorang jurnalis boleh jadi berbeda menghadapi kebenaran. Namun ada kenyataan yang tidak bisa disanksikan: keduanya didorong hasrat yang sama unt...