dian sastro dan perempuan rembang

Di depan istana negara belakangan ini,  heboh akibat aksi demonstrasi sembilan perempuan asal Rembang. Aksi demonstrasi dengan cara mengecor kaki itu berlangsung selama dua hari. Aksi itu dilakukan untuk menolak pembangunan pabrik semen Rembang yang dinilai akan merusak ekosistem dan mata pencarian masyarakat sebagai seorang petani.

Sesudahnya, di media massa (Kompas.com, 16 April), menanggapi aksi yang terbilang tak biasa itu, Dian Sastro, ikut berpendapat. Memang penolakan yang dilakukan ibu-ibu petani itu banyak menyedot perhatian. Tak terkecuali aktris alumnus jurusan Filsafat UI ini.

Yang malang dari pendapat Dian Sastro adalah statemennya soal perempuan yang tidak usah melibatkan  diri ke dalam urusan politik. “Saya melihat fenomena bicara perempuan itu, ada tanda tanya besar. Apakah polemik itu terlalu politis bagi laki-laki. Kenapa yang bicara malah perempuan, saya enggak tahu,” ungkapnya saat diwawancarai kuli tinta. “Itu jadi menarik adanya kasus sekarang. Ibunya lepas dong dari politik, kembali ke urusan domestik. Tambah Aktris yang bakal nongol lagi di AADC2 April ini.

Mengartikan statemen Dian sama halnya menempatkan kembali perempuan ke tempat yang tak diperhitungkan. Perempuan, dengan seluruh suara yang diajukan melawan tatanan yang patriarkat, sampai hari ini adalah hal yang masih terus diperjuangkan.

Ambivalensi statemen Dian ini, tidak bisa diartikan sepele. Dian boleh bilang perempuan kembali ke urusan domestik. Namun, bagaimana jika urusan domestik, telah dirusak akibat rembesan kebijakan tertentu yang membuat dapur berhenti mengepul. Dan, bukankah selama ini, domestifikasi merupakan cangkang  kebudayaan yang selalu menyituasikan perempuan di posisi nomor dua.

Boleh jadi perempuan-perempuan Rembang tak mau berpolitik, bisa jadi sembilan perempuan Rembang tak ingin melawan rela mengecor kaki tak putus siang malam. Namun, bukankah industrialisasi kerap menyosor bahkan menggusur kebudayaan masyarakat petani. Mungkinkah pembangunan pabrik semen menjamin ekosistem alam tetap subur agar bisa menopang kebiasaan masyarakat bertani? Dian Satro bisa bilang apa saja. Tapi perempuan Rembang?

Hegemoni

Hegemoni sebagai suatu ide berasal dari bahasa Yunani purba eugemonia yang merujuk pada kekuasaan negara-negara besar yang menguasai keadaan negara-negara disekitarnya dengan dominasi posisi. Dalam Prakteknya, kekuasaan atasa negara di contohkan oleh negara Athena dan Sparta pada masa Yunani purba.

Sebagai suatu istilah, hegemoni diperkenalkan Antonio Gramsci, seorang pemikir marxis Itali untuk merujuk pada keadaan kekuasaan kaum dominan yang menguasai kesadaran masyarakat dengan cara-cara non kekerasan.

Batas-batas ide: dari defenisi yang diberikan Gramsci, hegemoni berarti sebuah pandangan hidup dan cara berpikir yang dominan, yang di dalamnya sebuah konsep tentang kenyataan disebarluaskan dalam masyarakat baik secara institusional maupun perorangan; (ideologi) mendiktekan seluruh cita rasa, kebiasaan moral, prinsip-prinsip religius dan politik, serta seluruh hubungan-hubungan sosial, khususnya dalam makna intelektual dan moral.

Hegemoni dalam penggunaan konseptualnya mengarahkan penggunannya untuk melihat gejala penggunaan kekuasaan dalam negara dengan segala instrument kekuasaan berupa institusi, kebijakan, aturan dan praktiknya dalam mempengaruhi masyarakat.

Hegemoni sebagai konsep adalah konsep atribut yang menerangkan ciri-ciri praktik kekuasaan baik negara ataupun di dalam institusi-institusi lainnya.

Tiga skala tingkatan hegemoni menurut Gramsci. Pertama, hegemoni integral (total): ditandai dengan afiliasi massa yang mendekati totalitas. Dalam situasi ini, kekuasaan sangat dominan dalam mendikte seluruh cita rasa, kebiasaan moral, prinsip-prinsip religius dan politik, serta seluruh hubungan-hubungan sosial, khususnya dalam makna intelektual dan moral.

Contoh keadaan ini adalah ketika eksternalitas gereja yang dominan dalam menguasai masyarakat abad pertehangan dengan kepemimpinan religius.

Kedua, hegemoni yang merosot (decadent): dekaden hegemoni adalah keadaan kekuasaan negara yang tidak sepenuhnya dapat menguasai secara total objek hegemoni, oleh karena adanya perlawanan-perlawanan dari pihak-pihak yang memiliki pemikiran yang tak selaras dengan subjek hegemoni.  Dalam konteks pudarnya ikatan politik dan kekuasaan negara, lepasnya Timor-Timur dari NKRI merupakan salah satu contoh untuk model ini.

madah lima

Politik memang kisruh yang berkepanjangan. Dalam politik selalu mengandaikan antagonisme. Tanpa itu, politik hanya peristiwa yang hampa dan lurus tanpa kritik. 

Politik dengan demikian adalah proses jalin kelindan kekuasaan yang saling tumpang tindih, menyilang, menyeberang dan sulit untuk padu. Sebab dalam politik kepentingan menjadi tujuan tanpa akhir di mana di dalamnya negoisasi dan komunikasi menjadi kebutuhan yang tak terelakkan. . 

Tetapi bagaimana jika politik yang penuh dengan negoisasi itu justru adalah perlintasan dialog yang tanpa katalog? Atau politik yang tanpa arah? Suatu peristiwa berkepentingan tanpa disertai perhitungan tanpa etiket.

Politik  tanpa etiket adalah politik tanpa gagasan. Tak bisa dibayangkan jika politik demikian akhirnya banyak menyedot kepentingan dari kesepakatan tanpa maksud. Jika memang sedari awal tak ada bangunan yang sama untuk dinegoisasikan. Atau sedari awal memang tak ada kesepakatan yang tak ingin dibangun. Barangkali dari sanalah sebuah kepentingan bermula. Diamdiam mengambil peran dan menentukan jalannya proses negoisasi tanpa arah, tanpa maksud.

Ada sebuah pandangan bahwa politik yang tanpa maksud bisa dibangun dengan cara yang komunikatif. Politik yang sebelumnya adalah pertarungan antara kepentingan sudah selayaknya berubah. Habermas, dengan pandangannya yang masgul itu memang berbeda dari cara politik diberlangsungkan sebelumnya. Sebelumnya, politik adalah peristiwa yang ditafsir atas kelas, atas dasar kepentingan yang diberlangsungkan tanpa dialog. Politik yang demikian memang monolog, bukan seperti sinagog yang sepi dari peristiwa yang sunyi. Sebelumnya, politik sama dengan membangun sebuah gerakan tanpa negoisasi; sebuah revolusi.

Tetapi jaman berubah, keadaan tak jua berubah. Politik yang berarti revolusi itu tak bertahan lama. Politik yang revolusioner itu kehilangan arah, kehilangan maksud. Tepat di sinilah dengan pandangannya yang masgul itu, Habermas membangun keyakinannya dengan pandangannya yang berbeda. Politik baginya tidak harus dan selamanya diberlangsungkan dengan slogan yang arogan. Baginya, politik itu interaktif dan komunikatif. Optimiskah ini?

Tetapi dari itu kita bisa tahu bahwa politik sebagai peristiwa sejarah tak selamanya membangun arogansi. Politik dengan wajah yang sudah berubah itu lebih banyak menginginkan emansipasi. Ini berarti pembebasan yang diinginkan dalam politik hendak membebaskan dua pihak yang bersitegang. Apakah memang politik tak selamanya membangun persitegangan? Sepertinya ini adalah hal yang nihil sekaligus tak mustahil. Sebab tiada politik yang lepas dari kepentingan, tiada politik yang berarti tanpa maksud. Itulah mengapa, yang berkepentingan itu dinegoisasikan,didialogkan. Habermas menyatakannya dengan istilah etika diskursus.

Dengan politik yang dibangun melalui etika diskursus berarti memutlakkan komunikasi sebagai syarat yang penting. Habermas mengimani bahwa politik yang demikian adalah kegiatan kekuasaan yang tak menomorsatukan kepentingan mayoritas. Dengan etika diskursus, politik selalu berpusat pada argumentasi parsial; kesepakatan yang dibangun dengan cara dialog yang emansipatif tanpa hirarki. Dengan melalui itu, maka politik mencapai konsensusnya. Mencapai kebaikan bersama.

Walaupun demikian, kita juga mengenal pandangan yang lain, bahwa diamdiam di balik dibangunnya diskursus, justru sebuah kekuasaan yang jauh mengerikan berlangsung. Dan kekuasaan seperti ini bertaut langsung dengan pengetahuan. Itulah sebabnya, saya sanksi dari politik yang mengedepankan kesepakatan melalui diskursus. Alasannya bahwa tak ada diskursus yang emansipatif apalagi tanpa dominasi. Dengan begitu, diskursus tak selamanya bersih dari kekuasaan, apalagi kepentingan yang dominan. Itu juga mengapa, politik selalu menjadi peristiwa yang memang selalu kisruh.

Michel Foucault dan Kelahiran Klinik

Biografi dan Konteks Intelektual

Foucault lahir di Poitiers, Prancis pada 15 Oktober 1926. Ia berasal dari keluarga yang berlatar pendidikan medis, hingga bagi orang tuanya, Foucault diharapkan untuk memilih profesi yang sama. Tetapi studi filsafat, sejarah, dan psikologi menjadi pilihan utamanya, walaupun kelak pemikiran-pemikirannya banyak berkaitan dengan bidang medis, khususnya psikopatologi.

Dalam mendalami Studi filsafat dan psikologi di Ecole Normale Superiure, ia bertemu dengan Louis Althusser yang sekaligus memperkenalkannya kepada pemikiran marxisme strukturalis; kemudian mendalami filsafat Hegel di bawah bimbingan Jean Hyppolite; dari Georges Canguilhem tentang sejarah ide; dan Georges Dumezil membuat Foucault tertarik dengan sejarah mitos-mitos, seni dan agama. Pada 1946 ia menyelesaikan pendidikannya dan menerima lisensi filsafat pada 1948 dari Sorbone dan dua tahun kemudian memperoleh lisensi dalam bidang psikologi. Ia juga mendapat diploma dalam psikopatologi.

Karir akademisnya diawali dengan menjadi staf pengajar di Universitas Uppsala, Swedia untuk bidang sastra dan kebudayaan Prancis (1955-1958), juga menjadi dosen di berbagai universitas di Prancis. Sempat juga terjun ke dunia politik dan bergabung dengan Parai Komunis Prancis hingga 1951. Selama periode ini, Ia kemudian menerbitkan karya monumentalnya “Historie de la Folie al’age Classique” yang lebih dikenal dengan “Madness and Civilization” (Peradaban dan Kegilaan).

Melalui konteks karyanya kelak, alam pemikiran Foucault menunjukkan bermacam-macam minat pengetahuan yang menjadikan dirinya sebagai salah satu pemikir yang provokativ dan sulit dipahami (Ritzer, 2008). Tetapi selain dari Ide-ide Marxian melalui alur pemikirannya, ia banyak bersentuhan dengan teori rasionalisasi Weber yang ia sebutkan hanya ditemukan pada “tempat-tempat kunci (key sites); pendekatan hermeneutika dalam melihat fenomena sosial yang menurutnya problematis; pengaruh fenomenologi dengan cara penolakannya terhadap ide-ide otonomi subjek; dan yang paling penting adalah pemikirannya yang kuat terhadap beberapa minat Nietzsche terhadap kekuasaan dan pengetahuan. Input teoritis yang beragam ini akhirnya menempatkan ia sebagai seorang poststrukturalis (Ritzer, 2008).

Melalui Madness and Civilization, Foucault persis seperti menara yang menjulang akibat ketenaran dari tulisannya. Sejak penerbitan buku itu, perhatian terhadap gejala penyimpangan, yang juga sejarah psikiatri, ilmu kedokteran, psikopatologi, kriminologi dan seksualitas telah menjadi kajian yang kompleks saat diperhadapkan kepada tahap masyarakat dan tahap pemikiran. Begitu juga sebagaimana deskripsinya tentang perilaku aneh dengan kaitannya terhadap siksaan sadis melalui cara-cara yang ekstrem, dimulailah sebuah tahap ilmiah yang menghubungkan gejala inhumanitas dan humanitas sebagai bagian dari pengamatan sosial (Kurzweil, 2010)

Cara Kerja Foucault

Tindak baca Foucault atas sejarah peradaban barat terutama pada tema-tema perilaku menyimpang dan sejarah klinik, dilakukan berdasarkan metodelogi genealogidan arkheologi pengetahuan yang terungkap melalui kategori yang ia cetuskan. Dalam Madness and Civilization, Foucault mengujicobakan pendekatannya melalui pembacaan kondisi sejarah yang memungkinkan terjadinya kelompok-kelompok masyarakat terpusat melalui kategori kekuasaan selama masa abad pertengahan hingga pencerahan.

Dari tindak pembacaannya, Ia menemukan bagaimana kekuasaan menormalisasi kelompok marginal; orang berpenyakit lepra, orang gila, kaum miskin dan pengangguran melalui modus yang memperantai bagaimana cara kerja kekuasaan diberlakukan dalam skema pengetahuan dan kedokteran melalui diskursus.

Unit analisis diskursif sekitar kekuasaan dan pegetahuan dinyatakannya melalui bentuk-bentuk pengetahuan yang menyertakan kualitas moral dari kekuasaan itu sendiri. Melalui cara ini, kekuasaan mengkondisikan fungsi otoritasnya dalam mengatur praktik-praktik, aturan-aturan, pernyataan-pernyataan yang berhak beroperasi di dalam lingkungan dominasi kekuasaan.  Dari tema ini diskursus dapat diartikan sebagai “kelompok pernyataan yang memililiki sistem formasi tunggal” (Ritzer, 2008).

Diskursus dalam beberapa pengertiannya dipadankan dengan arti ideology. Penggunaan ini seperti ungkapan Eagleton adalah usaha Foucault untuk menghindari pemakanaan ideologi yang bias dari sebelumnya. Tetapi dari yang diberikan Eagleton, diskursus yang diperantai antara relasi kekuasaan sebenarnya selalu dimediasi melalui bahasa dan dibentuk oleh bahasa. Sehingga penggunaan diskursus lebih tepat digunakan dalam menjelaskan relasi struktural bahasa dalam mediasi kekuasaan (Bagus Takwin, 1999)

Ada empat artikulasi Foucault yang prinsipal dari arkeologi pengetahuan dengan membedakannya dengan sejarah ide untuk memahami diskursus;

Pertama. Arkeologi tidak mengupas “pemikiran, representasi, pencitraan yang terimplisit dalam diskursus, melainkan melihat kembali diskursus dibentuk dari kekuasaan yang menyertainya. Dengan kata lain arkeologi pengetahuan membantu kita untuk melihat diskursus itu sendiri.

Kedua. Dari dimungkinkannya diskursus yang disertai dari kekuasaan maka ia dilihat sebagai perkembangan yang memiliki kekhasannya sendiri. Ini sejalan dengan maksud Foucault untuk memahmi diskursus secara tidak langsung akan memposisikan kebenaran bukan hal yang prinsipal, melainkan adanya kecenderungan berbeda dari the other.