06 August 2017

Memperjuangkan Kemerdekaan Literasi

Bangsa Indonesia sudah memulai kemerdekaannya dengan cara yang heroik. Dengan tenaga, darah, dan air mata. Kemerdekaan Indonesia tidak diraih dengan mudah, dengan caranya sendiri.

Itulah sebabnya Bung Karno pernah mengatakan dalam pidatonya di sidang BPUPKI, tidak ada perjuangan bangsa yang sama sekali mirip satu sama lain. Indonesia memulai hari-hari merdekanya melalui jalan bersiasat dengan nasib masa depannya. Melalui taktik dan pikiran yang cemerlang, memanfaatkan “kelengahan” Jepang—yang sebelumnya Belanda—dari janji historis perdana menterinya kala itu.

Syahdan, buah kemerdekaan itu sampai hari ini akan terus kita gelorakan. Melalui ingatan atas sejarah, nyanyi-nyanyian, forum-forum akbar, upacara-upacara yang hikmat, dan doa-doa yang terus diangkat ke atas langit-langit persada. Agustus barangkali adalah bulan paling bersejarah. Di bulan inilah, kemerdekaan Indonesia diapresiasi dan akhirnya dirayakan kembali.

Namun, mesti diingat, 17 Agustus 1945 hanyalah satu momen politis. Suatu peristiwa yang menandai suatu awal hari-hari yang masih akan dan terus diperjuangkan. Dengan kata lain, kala proklamasi diucapkan secara publik, peristiwa itu hanyalah kemerdekaan yang diistilahkan Bung Karno sendiri sebagai ”jembatan emas”, yakni hanya suatu ”mukaddimah”, suatu pengantar. Setelah itu, perjuangan yang sebenarnya adalah kemerdakaan sosial, ekonomi, dan budaya.

Mengingat konteks sosial budaya abad 21, kemerdekaan Indonesia modern juga mesti memerdekan diri dari jerat alienasi yang mengasingkan dirinya sendiri. Salah satunya adalah ketertinggalan dalam bidang literasi.

Empat tahun di belakang

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi, pernah mengungkapkan di akhir Maret lalu, bahwa kemampuan literasi masyarakat Indonesia jauh tertinggal empat tahun dari negara-negara maju saat kiwari. Salah satu indikator yang dikemukakannya kemampuan membaca siswa kelas 3 SMA hanya setara dengan peserta didik kelas 2 SMP di negara maju. Bahkan masih banyak siswa hingga mahasiswa di daerah terpencil yang belum mampu membaca secara lancar dan memahami maknanya.

Ironi ini melengkapi fenomena yang terekam melalui data-data bahwa Indonesia adalah negara buncit se-Asia terkait budaya membaca. Lebih miris lagi jika dikatakan budaya membaca di kalangan pelajar, guru, mahasiswa, maupun akademisi rata-rata tidak lebih dari satu jam perhari. Menurut studi International Association for the Evaluation of Education Achicievement ( IEA) mengungkapkan, di Asia Timur, tingkat terendah membaca dipegang oleh negara Indonesia dengan skor 51,7, di bawah Filipina (skor 52,6), Thailand ( skor 65,1), Singapura (skor 74,0), dan Hongkong  (skor 75,5).

Bukan itu saja, kemampuan orang Indonesia dalam menguasai bahan bacaan juga rendah, hanya 30 persen. Dalam Human Report 2000 (UNDP), bahwa angka melek huruf orang dewasa Indonesia hanya 65,5 persen. Malaysia sudah mencapai 86,4 persen, dan negara-negara maju seperti Jepang, Inggris, Jerman, dan Amerika Serikat umunya sudah mencapai 99,0 persen.

Di sisi lain, UNESCO melaporkan kemampuan membaca anak-anak Indonesia mencapai titik terendah yaitu 0 persen, tepatnya 0,001 persen. Bandingkan dengan anak-anak di Eropa dalam setahun rata-rata menghabiskan 25 buku. Di Jepang, bahkan tradisi membacanya dapat diukur dari umumnya tiap rumah membaca 2 koran selama sehari.

Dari segi publikasi, Indonesia hanya mampu menerbitkan buku pertahun sebanyak 8.000 judul. Dari negeri tetangga Malaysia dan Vietnam masing-masing mencapai 15.000 dan 45.000 judul per tahunnya. Sedangkan di Eropa, Inggris misalnya, malah bisa mencapai 100.000 judul per tahun.

Dalam perspektif sosiologis, kenyataan di atas menunjukkan masyarakat Indonesia masih mengedepankan budaya lisan tinimbang budaya membaca.  Secara kultural, situasi ini menunjukkan posisi awal (rendah) dari perkembangan budaya manusia. Itu artinya secara peradaban, bukan saja empat tahun, Indonesia justru masih tertinggal berabad-abad dari peradaban maju dunia.

Fenomena di atas juga mengindikasikan suatu kewajiban bagi setiap warga negara untuk ikut dan meneruskan kemerdekaan Indonesia bukan saja dalam tahap ”kemerdekaan dari” melainkan juga suatu perjuangan dalam konteks ”kemerdekaan untuk”. 

Kemerdekaan tahap kedua

”Kemerdekaan dari” menandai era kemerdekaan yang sudah diperjuangkan pejuang Indonesia di masa pendudukan penjajah bertahun-tahun silam dari penindasannya. Sementara era kiwari, manusia Indonesia mesti mempertahankan setiap jengkal tanahnya dalam tahap ”kemerdekaan untuk” agar mampu bersaing dan menjadi bangsa besar.

Kemerdekaan literasi adalah perjuangan yang genting untuk digalakkan. Sebagai suatu bangsa, data-data yang sudah dikemukakan di atas merupakan fenomena yang harus ditransformasikan. Membaca, menganalisis, mengkritisi, menulis, berdiskusi, dan meneliti, harus menjadi perjuangan kultural untuk membangkitkan Indonesia melalui perjuangan literasinya. Dengan kata lain, literasi harus menjadi tradisi, perilaku sehari-hari manusia Indonesia.

Satu hal yang juga tidak kalah utama, yakni perlunya fasilitas yang menunjang perjuangan literasi berupa peredaran buku-buku bagi warganya melalui misal pembangunan perpustakaan, maksimalisasi komunitas-komunitas literasi, ajang-ajang perlombaan literasi, di samping pendampingan secara institusional oleh negara berupa kebijakan yang berpihak kepada kebutuhan melek literasi anak-anak negerinya. Last but not least, kemerdaan abad 21, salah satunya adalah kemerdekaan literasi.

---

*dimuat di Harian Fajar edisi Sabtu, 5 Agustus 2017