11 March 2015

madah limapuluh

Ada kisah tentang Pak Hamid yang  risau. Atau sebenarnya ia takut. Sebelumnya ada kabar dari seberang bahwa anak bungsunya bakal menikah. Dari tempatnya yang jauh dari anaknya tinggal, tak ada bersit bahagia di mukanya. Yang ada justru tanda suatu soal yang berat. Anaknya akan menikahi seorang perempuan yang berbeda agama. Dan dari pengalaman anakanaknya yang lain, setiap pasca menikah dengan pasangan beda iman, anaknya pindah keyakinan.

Sebab itulah air mukanya jadi murung. Kabar yang ia terima seperti air yang jebol merusak apa saja. Anaknya yang dibesarkannya bertahuntahun kini jadi orang yang bikin hatinya gulana. Membikin hatinya runyam.

Bagi sebahagian orang agama adalah pilihan, tapi bagi Pak Hamid, yang namanya agama adalah tradisi turun temurun. Untuk itulah agama jadi soal yang penting, sebab bertahuntahun anaknya dididik sesuai agama tradisi, walaupun memang istrinya seorang muallaf, tapi  justru di saat akan membangun suatu rumah tangga, anaknya jadi orang yang bakal berpindah keyakinan.

Tapi apa yang sesungguhnya dikhawatirkan Pak Hamid, sebuah label agamakah? Atau suatu yang lain, sesuatu semisal, kebenaran yang hakiki.

Di negeri ini, suatu label memang sering kali memakan korban. Apalagi label yang telah dikontruksi atas kepentingan yang bertahuntahun melekat di memori kolektif masyarakat. Dalam sejarah Indonesia, label yang terus dipugar dan melekat kuat tak pernah keluar dari dua hal; anti agama dan komunisme.

Dengan dua label itulah, sejarah Indonesia dibentuk sesuai tafsir kekuasaan selama bertahuntahun. Hingga akhirnya, label itu menjadi artefak yang mengakar kuat dalam memori kolektif masyarakat Indonesia.

Label dianggap penting oleh sebab suatu pengertian dapat dirujuk. Kasus Indonesia, label dipakai untuk kepentingan identifikasi. Dengan begitu suatu golongan dapat dengan mudah dikelompokkan berdasarkan kesamaan dan cirinya. Jika sudah demikian, suatu perencanaan akan lebih mudah diatur dan dikerjakan.

Tapi suatu identifikasi juga terkadang jadi sumber pelecehan. Dan dari sanalah datang korban, sebab pelabelan dengan maksud membangun batas seringkali mempertautkan hal ihwal yang subtil; hasrat untuk benar.

Nietzsche, salah satu filsuf yang disebut-sebut anak haram renaisans, menyebut perkara hasrat yang timbul semacam itu sebenarnya adalah soal moral. Yakni kebenaran yang selalu jadi tujuan moral orangorang yang senang mengkaplingnya.

Artinya, jika ada yang selalu menggebu-gebu menunjuk kebenaran yang hanya ditemukan dari telunjuknya, maka itu berarti bukan soal kebenaran, tetapi justru posisi moralnya, kedudukannya.

Dari sanalah Nietzsche menyebut itu sebagai hasrat berkuasa. Yakni keinginan untuk mengambil posisi yang layak dan tak tergugat. Dari Nietzsche, soalsaoal kebenaran tak selamanya jadi perkara yang murni untuk benar, tetapi di sana ada motif, ada maksud yang inheren dari sebuah diskursus.

Ini berarti kebenaran atau hal ihwal yang berputar di sekitarnya adalah sesuatu yang politis. Apalagi menyangkut pengakuan. Dalam politik pengakuan itu penting, sebab dari situlah mekanisme perintah dilaksanakan. Tanpa pengakuan suatu posisi tak dapat stabil berdiri.

Barangkali karena label itu penting. Barangkali memang label itu harus ada. Pak Hamid resah, karena soal label itu penting. Apalagi ini soal agama, soal iman.

Agama memang bisa mendatangkan gemuruh kasakkusuk. Di mana kita pernah kisruh hanya soal suatu identitas perlu atau tidak dicantumkan. Di negeri ini, di saat awal pemerintahan Jokowi memimpin, masalah tentang pencantuman label agama dalam kartu identitas jadi perbincangan nasional. Soalnya suatu label identitas selama ini jadi sumber diskriminasi. Dengan suatu label, suatu golongan dapat bersuara lantang dan suatu golongan harus tiarap bersembunyi.

Di negeri ini, memang soal label jadi perkara yang sensitif. Sebab label seperti sebelumnya dinyatakan adalah soal pengakuan. Tapi terkadang pengakuan justru berarti menundukkan yang lain dengan menimbulkan rasa yang waswas. Dengan alasan itulah negara ingin menghapus label dengan alasan suatu label yang ada tak bisa wakili keyakinankeyakinan yang memang banyak.

Ini berarti secara tidak langsung negara ingin menghapus cara berpikir dominatif bahwa, keyakinan yang mayor  bukan berarti harus menundukkan keyakinan yang minor menjadi suatu golongan yang tersingkirkan. Tetapi agar semuanya bisa diakomodir, suatu label tak usah ditetakkan pada suatu tanda penduduk.

Tapi, ini sebenarnya kisah Pak Hamid yang risau mempersoalkan keyakinan putranya. Sebab dia tahu, suatu label tidak dengan mudah dapat berganti begitu saja. Di sana, pada apa yang disebut label mengandung waktu yang lama ia bangun dengan keyakinan yang ia imani. Walaupun akhirnya, rasa gundahnya tak bisa serta merta menghindar dari suatu kenyataan.Di mana yang namanya agama, bukan saja soal turun temurun, tapi juga adalah pilihan.