Pada dua puluh Mei kemarin,
bangsa Indonesia baru saja memperingati hari kebangkitan nasional. Momen yang
merefleksikan sikap bangsa atas sejarah hari lahirnya Boedi Utomo dan Sumpah
Pemuda. Sikap kebangkitan atas keterjajahan yang dialami Indonesia dari
bangsa-bangsa penjajah terdahlu.
Jika ditilik dari sejarah, bangsa Indonesia telah memperingatinya selang selama
seratus lima puluh tahun. Dimana bukan waktu yang singkat dalam proses
pendewasaannya. Artinya bangsa Indonesia bukan lagi bangsa yang kerdil dan
kecil, melainkan bangsa yang selalu tumbuh besar dan memetik
pelajaran ditiap tahunnya untuk menampil perbaikan dari waktu kewaktu. Namun
jika kita melihat kenyataan bangsa Indonesia di waktu sekarang, rasa-rasanya
bangsa Indonesia banyak mengalami cobaan yang menghambatnya untuk menjadi
bangsa yang digdaya. Banyak hal yang membuat kita miris. Salah satunya adalah
bidang perpolitikan.
Politik sejatinya adalah
penyelenggraan kekuasaan Negara dalam rangka untuk menetapkan tujuan dari suatu
kebijakan. Dengan tujuan untuk mengikat kepentingan bersama dalam rangka
pemenuhan hak-hak dari seluruh masyarakat. Dalam hal ini selama politik
dijalankan atas etika pemenuhan hak-hak rakyatnya, maka suatu bangsa telah
menyelenggarakan kekuasaannya dengan baik atas dasar kepentingan bersama.
Tetapi apa yang banyak kita simak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,
maupun apa yang diberitakan oleh media-media massa justru sebaliknya. Peragaan
parlemen yang sering kita saksikan adalah ilustrasi perpolitikan yang banal dan
dangkal. Dalam pengertian ini, anggota-anggota dewan sebagai the second
hand Politic menampilkan perayaan akan matinya nalar etis berpolitik.
Politik;Banalitas Kekerasan
Banalitas kekerasan pertama
kalinya dibilangkan oleh seorang filsuf politik kontemporer Hanna Arend dalam
mengkonseptualisasikan situasi pelaku kekerasan yang tak memiliki tanda-tanda
pernah berbuat tindak kekerasan. Hal demikian dilihatnya bahwa seorang pelaku
kekerasan merasa wajar berbuat demikian (kekerasan) karena mendapatkan legal
prosedural dari sistem yang menyituasikannya. Atau dengan kata lain
suatu mekanisme kekerasan dapat terjadi berkat adanya dukungan kekuasaan yang
membenarkannya.
Apa yang menghebohkan kita
dari penyelenggaraan politik tanah air, dengan banyaknya kasus yang menjerat
para pelaksana mandat politik rakyat, mendapatkan ilustrasinya dari apa yang
dinyatakan oleh Hanna Arendt di waktu yang lain sebagai thoughtlessness (ketiadaan
Pikiran). Thoughtlessness adalah keadaan dimana
penyelenggaraan kekerasaan atau kejahatan yang oleh pelaku dilakukan dengan
kondisi psikis dan pikiran yang tampak biasa-biasa saja. Dimana kejahatan yang
terjadi, dilakukan pada saat normal seperti manusia biasa pada umumnya, tanpa
menyadari bahwa apa yang sebenarnya sedang dilakukan adalah sebuah tindak
kejahatan. Bisa kita bayangkan, di saat sedang menjalankan tugas sebagai
seorang wakil rakyat yang notabene adalah warga pilihan, seorang koruptor dengan
leluasanya menjalankan aksi kejahatannya tanpa memikirkan konsekuensi jangka
panjang yang akan di alami oleh Negara dan keberlangsungan hajat orang banyak.
Lebih mengecewakan lagi, ketika diproses dan diberikan tindak hukum, dijalani
dengan berpenampilan seperti orang yang normal dan tampak lugu
Bisa kita lihat dari banyaknya kasus-kasus korupsi yang menimpa elit-elit
parpol di tanah air, yang selama menjalani proses hukum berpenampilan seperti
orang yang tak pernah melakukan kejahatan apapun. Yang mana kesan
yang diperankan seperti orang yang tampak religius, bermoral, taat hukum dan
lain sebagainya. Dimana salah satu contohnya adalah kasus dagang sapi yang
menimpa salah satu kader partai yang berlabelkan agama di tanah air akhir-akhir
ini. Kasus yang turut melibatkan perempuan-perempuan cantik, perhiasan, uang
dan mobil ini merupakan penanda bahwa kekerasan politik yang dilakukan memiliki
spektrum yang luas dengan dukungan kekuasaan di dalamnya. Dimana kekerasan yang
berlangsung mendapatkan legitimasinya dari embel-embel agama di belakangnya.
Sehingga kekerasan yang ditampilkan adalah kejadian yang tampak normal akibat
polesan dari yang berbau agama.
Postspritualisme partai agama
Apa yang dimaksud dengan
postspiritualisme adalah keadaan dimana nilai-nilai dari suatu agama baik etis,
moral, hukum, dan spritualitas mengalami kelampauan dari agama itu sendiri.
Atau dengan bahasa yang lebih sederhana, terbalik dan terjungkirnya sistem
tatanan nilai yang dimiliki oleh ajaran yang di anut oleh para penganut suatu
agama. Dimana terjadi kekaburan pemaknaan antara yang hak dan yang bathil, yang
bermoral dan yang amoral, yang sakral dan yang profane maupun
yang halal dan yang haram.
Dari kasus yang menimpa salah satu partai agama di Negara ini, merupakan
kondisi yang menjungkirbalikkan seluruh proses edukasi politik dalam era
demokrasi sekarang ini. Dalam hal ini partai yang merunut seluruh visi misi
politiknya berdasarkan suatu ajaran agama, mendapati dirinya dalam situasi yang
tragis. Tentu demikian, karena partai yang bernafaskan agama, notabene adalah
partai yang dianggap mengemban amanah politiknya berdasarkan prinsip-prinsip
yang berasal dari agama yang bersangkutan. Dimana figur-figur yang ada adalah
orang-orang yang dipilih dan dianggap mampu menjalankan amanah berdasarkan
prinsip-prisnsip etis agamanya.
Namun apa yang dihadapi sekarang merupakan kenyataan yang sungguh mengenaskan.
Oleh sebab terbaliknya apa yang dijargonkan dengan apa yang dilaksanakan.
Keadaan ini secara kebudayaan adalah cermin buruk yang mengekspresikan dari apa
yang di bilangkan oleh Yasraf Amir Pilliang sebagai dromologi politik. Yang
mana penggambarannya dapat kita simak yakni, terjadinya pembalikkan dengan
percepatan tiada tara atas nilai-nilai etis dalam dimensi politik. Sehingga
nilai-nilai yang dianut dalam penyelenggaraan politik mengalami erosi penandaan
dengan terjadinya pendangkalan arti dan kehilangan makna secara cepat.
Sehingga dari apa yang kita saksikan dalam pelaksanaan demokrasi pada
perpolitikan kita adalah keadaan yang kehilangan rujukan nilainya. Oleh karena
perpolitikan yang dalam mekanisme dan pengaplikasiannya ditampilkan dalam
hingar binggar yang sarat kehampaan. Dimana efek dari keadaan demikian adalah
degradasi yang membawa masyarakat pada keadaan yang bisa jadi berujung pada
sikap apolitis. Hal ini dimungkinkan dengan sebab maraknya letusan
bencana yang menimpa para elit parpol selama ini.