Spiritualitas Politik, Politik Spiritualitas

Niccolò Machiavelli. 

Dikenal sebagai Bapak Politik Modern yang bertujuan memisahkan 

agama dengan urusan kenegaraan. 

Gambar dilukis Santi di Tito, Opere di Niccolò Machiavelli, before 1782

Indonesia adalah negeri berpenduduk muslim terbesar di dunia. Walaupun demikian, bukan berarti Indonesia adalah negara agama. Tapi, bukan juga Indonesia adalah negara sekuler. Indonesia adalah negara yang khas. Ia lebih pantas disebut negara beragama.

Jumlah penduduk muslim di Indonesia sebanyak 222 juta jauh lebih besar dari Pakistan dan India yang hanya mencapai 195 juta dan 183. Jumlah penduduk muslim  yang besar ini adalah modal utama. 

Barangsiapa ingin mendapatkan legitimasi publik melalui agama pasti tahu mayoritas muslim adalah potensi. Tinggal bagaimana mengubah jumah menjadi kekuatan. Maka di situlah peran politik. Ia menjadi perangkat ilmunya. Menggiring agama keluar dari ruang privatnya.

Belakangan, dideterminasi politik, Islam menjadi agama yang paling sering melalukan show force di ruang publik. Orang-orang yang mengatasnamakan dirinya muslim seperti dibangunkan dari tidur panjangnya. Secara serempak agama dan politik kawin mawin di ruang publik. 

Tiba-tiba segala sesuatu yang berkaitan dengan Islam mesti dibela dari kacamata politik. Umat Islam sudah lama menjadi korban. Begitu keyakinan umumnya.

Spiritualitas Politik

Umumnya spiritualitas diidentikan dengan agama. Pemahaman ini mendakukan bahwa nilai keruhanian agama itulah spiritualitas. Pengertian lain mengartikannya sebagai makna-makna di balik ritual agama. Ada juga yang mendefinisikan spiritualitas agama sebagai jantungnya agama yang membuat penganutnya memiliki arti lebih sebagai manusia.

Terlepas dari pergertian itu, agama tanpa spiritualitas hanyalah simbol-simbol belaka. Shalat tanpa spiritualitas hanya gerakan tanpa makna. Puasa tanpa spiritualitas hanya menahan dahaga tanpa arti. Bahkan haji tanpa spiritualitas hanya aktivitas rekreasi belaka. 

Betapa fundamennya spiritualitas agama bagi manusia sampai-sampai Teilhard de Chardin, seorang filsuf Prancis, menyebut “Kita bukanlah makhluk manusia yang memiliki pengalaman spiritual. Kita adalah makhluk spiritual yang menjalani pengalaman manusia.”

Belakangan bukan saja agama, politik juga mengandung nilai spiritualitas. Seperti agama, spiritualitas politik ditandai dari betapa bersemangatnya orang-orang mengejar kekuasaan. 

Kekuasaan dalam spiritualitas politik adalah magnet. Itulah sebabnya, tanpa spiritualitas politik, agenda-agenda politik menjadi kehilangan artinya. Mulai dari kampanye hingga diskusi warung kopi, menampakkan betapa spiritualitas politik begitu kuat menarik perhatian masyarakat. Yang paling terang bahkan ditemukan di dunia maya. Di sanalah para pelaku spiritualitas politik getol melakukan praktik-praktik agama politiknya.

Spiritualitas politik karena sudah seperti spiritualitas agama, alih-alih membuat orang tenggelam dalam kenikmatan spiritualitasnya, melainkan mengubah penganutnya sebagai manusia yang hiperaktif. Jika sebelumnya ia hanyalah orang biasa-biasa saja, setelah mencerap spiritualitas politik, ia berubah menjadi orang yang ikhlas mengkampanyekan calon pemimpinnya. 

Tidak jarang malah, lantaran takwanya kepada dunia politik, banyak cara dilakukan agar semua orang beriman laiknya dirinya.

Sangat gampang menemukan orang yang memiliki kedalaman spiritualitas politik. Pertama, imannya yang kuat terhadap politik elektoral. Hal ini dapat ditandai dari bagaimana ia mengatur hidupnya: tiada seinci pun yang ada dalam perilakunya terlepas dari lambaran politik. Kedua, baik di dunia nyata maupun dunia maya, ia akrab dengan atribut-atribut yang berhubungan dengan figur politiknya. 

Ketiga dan keempat, dapat dilihat dari akhlak politik dan lingkungan pergaulannya. Berturut-turut ia mudah gusar jika figur politiknya mendapatkan kritikan, dan selalu mengandalkan kekuatan massa yang ia atasnamakan umat.

Politik Spiritualitas

Tidak bisa dimungkiri fenomena umat Islam yang belakangan getol melakukan show force di ruang publik adalah orang-orang yang memiliki kedalaman spiritualitas politik. Tidak ada sejarah sebelumnya di mana ruang publik beralih fungsi menjadi ruang keagamaan yang dimonopoli oleh satu keyakinan. 

Tidak juga dalam dunia maya, belum ada referensi satu pun yang menunjukkan tingginya tensi politik di dalamnya. Itu semua tiada lain karena betapa dalamnya kecintaan warga kepada politik. Betapa politik sudah menjadi agama.

Sebaliknya, di saat bersamaan agama berubah menjadi politik. Jika agama politik menandai tingginya tingkat sipritualitas di dalamnya, sementara dalam agama yang berubah menjadi politik malah memperlihatkan menurunnya tingkat spritualitas. Peralihan ini ditengarai dari hilangnya semangat cinta damai antara sesama, dan juga saling menjaga sikap untuk tidak saling menyakiti.

Pupusnya nilai kebaikan dalam agama mesti dialamatkan kepada naiknya spiritualitas politik tadi. Orang-orang hanya karena berbeda pilihan politik malah memutuskan hubungan silaturahmi. Seketika kerukunan yang berasal dari kasih sayang ajaran agama kalah kuat dengan saling hujat dari ajaran politik. Singkatnya, karena hanya mengagung-agungkan politik, orang-orang malah melupakan esensi ajaran agamanya: ahlak.

Ahlak adalah buah spiritualitas agama. Sementara buah spiritualitas politik adalah perpecahan. Sulit rasanya memadukan agama dengan politik tanpa terjebak di dalam perpecahan. Kuncinya satu: Beragamalah dengan cara agama, berpolitiklah dengan cara politik. Jangan dibalik-balik.

Terbit di Tribun Timur 2 Maret 2019

Sastra, Filsafat, dan Seperti Politik, Akal Sehat Harus Dibayar Tuntas

Judul : Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas

Penulis: Eka Kurniawan

Penerbit: Gramedia Pustaka

Edisi: Pertama,  2014

Tebal: 243 halaman

ISBN: 9786020303932

IGNAS Kleden menyebutkan sastra di tingkatan tertentu melukiskan kecenderungan-kecenderungan utama dalam masyarakat. Dalam arti sadar-tidak sadar, sengaja-tidak sengaja, teks bisa saja mengungkapkan atau menutupi kecenderungan yang sedang marak di masyarakat.

Bahkan, sebuah cerita disebutkan Ignas Kleden, bisa saja menggambarkan situasi kejiwaan seorang individu, yang sekaligus menjadi metafor bagi keadaan masyarakat secara luas.

Ajo Kawir dalam novel Seperti Dendam Rindu Harus dibayar Tuntas karangan Eka Kurniawan, misalnya, adalah personifikasi ketakutan masyarakat yang mengalami ”impotensi” terhadap rezim pemerintahan yang totaliter.

Lenyapnya ”akal sehat” masyarakat di hadapan negara, ditandai dari ”mati-rasanya” kemaluan Ajo Kawir pascamenyaksikan pemerkosaan dua orang polisi terhadap seorang perempuan gila.

Secara olok-olok, jika bukan metafor, tokoh polisi memerkosa perempuan gila bernama Rona Merah di awal-awal novel itu, mengandaikan suatu pemaknaan yang kurang lebih sama dengan kecenderungan umum negara memberlakukan warganya sebagai the other.

Bisa disinyalir pula nama Rona Merah dalam novel ini merupakan kata ganti yang dipakai Eka demi melukiskan sikap negara terhadap komunisme: ambivalen, intimidatif, semena-mena, dan mengolok-olok.

Sebagai perempuan, Rona Merah juga memperagakan posisi perempuan dan laki-laki dalam struktur kekuasaan masyarakat patriarkis. Dari sini, melalui perempuan gila, Eka seolah-olah mendengungkan kembali analisis Michel Foucault tentang kecenderungan negara dalam memberlalukan warganya berdasarkan tilikan episteme yang disepakati negara.

Ihwal ini pula yang menjadi dasar mengapa dalam novel ini, Rona Merah menjadi warga asing dan diasingkan dari lingkungan sehari-hari, persis seperti Foucault menerangkan relasi pengetahuan dengan disiplin atas tubuh dalam jaringan kekuasaan negara.

Bila mengikuti keseluruhan cerita Seperti Dendam-nya Eka, yang paling terang ditemukan adalah usaha Ajo Kawir dalam ”membangkitkan” kembali burungnya.

Beragam cara sudah ia lakukan, mulai dari memajang poster perempuan seksi di kamar mandi, terapi lebah, mendatangi pelacur, hingga menggosokkan cabai rawit di kemaluannya. Namun, nahas, burung Ajo Kawir tetap saja sulit ngaceng. Mati suri.

Maka, menarik mencermati tingkah jenaka Ajo Kawir yang lama kelamaan mengambil jarak dari burungnya. Penjarakan ini sekaligus memberi peluang Ajo Kawir memberlakukan burungnya sebagai subjek mandiri.

Itulah sebabnya, Ajo Kawir menganggap burungnya sebagai kawan yang layak diajak berbicara. Dalam beberapa kesempatan, walaupun ia sudah tahu tidak akan bersuara, Ajo Kawir sering mengajak burungnya berdialog.

Tapi, tanpa disadari, proses itu menjadi cara Ajo Kawir mengatasi inhibisi yang dialami dirinya. Tak dinyana, burungnya yang impoten menyebabkan dirinya mengalami lonjakan spiritualitas sampai ia menjadi orang laiknya sufi.

Sulit menolak untuk dikatakan bahwa novel Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas masih relevan untuk membicarakan konteks masyarakat kiwari. Suasana yang terbangun dalam novel ini seolah-olah berserdawa di tengah alam politik kebangsaan belakangan ini.

Suasana teks dengan para pembaca, dengan berhasil menjadi otonom bercerita, tanpa sekadar menjadi inskripsi pengarang, seolah-olah itu menjadi corong tempat mengasalkan suaranya.

Itulah sebabnya, teks yang telah berubah menjadi suasana dapat dilekatkan kepada keadaan kekinian, terutama bagaimana politik ibarat keadaan psikologis Ajo Kawir yang mengalami berbagai kendala akibat kemaluan yang impoten.

Selama 32 tahun alam demokrasi mengalami mati suri. Persis seperti burung Ajo Kawir. Secara alegoris itu menunjukkan hilangnya ”akal sehat” dalam kehidupan yang serba tenang dan damai. Anehnya, kehilangan akal sehat ini, justru ambivalen ketika direfleksikan kepada keadaan sekarang yang berbeda jauh dari 32 tahun silam.

Reformasi, bagi bangsa ini adalah penanda bangkitnya impotensi ”akal sehat” selama lebih tiga dekade. Sekonyong-konyong, seluruh saluran lubang diciptakan demi menyalurkan hasrat bersuara. Praktis, terbebasnya kekangan berekspresi dan bersuara—terutama dipengaruhi kemajuan teknologi media sosial— di sisi lain malah menurunkan derajat ”akal sehat”.

Singkatnya, secara kualitatif kualitas rasional ”akal sehat” kalah dari serbuan kuantitatif suara maya netizen.

Menjelang Pilpres, politik mendadak menjadi narasi banyak orang. Sampai-sampai keriuhan politik ikut menyeret filsafat dan sastra di tengah gelanggang perdebatan. Itu semua dilakukan atas nama ”akal sehat”.

Namun sayang, lantaran terlampau riuhnya alam demokrasi, kejernihan ”akal sehat” hanya menghasilkan noise dari pada voice. Habitat ”akal sehat” yang diperjuangkan filsafat dan sastra selama ini dilecehkan melalui retorika dan puisi seolah-olah banting harga.

Kedalaman ”akal sehat” dalam filsafat karena dipoles dengan cara retoris, hanya bisa mengajak orang-orang membuat suara gaduh (noise) dari pada keugaharian berpendapat (voice).

”Akal sehat” yang mempersyaratkan dialog terbuka, tidak ditemukan lantaran senantiasa menggunakan cara massifikasi yang diletupkan demi mendapatkan pengikut-pengikut—sisi negatif demokrasi.

Cara itu persis dilakukan para kaum Sophis pada masa Sokrates dulu. Ia menggunakan kata-kata bersayap agar terkesan sophisticated, tapi sebaliknya tidak mencerahkan sama sekali.

Sementara puisi dan doa—seperti dilakukan Fadli Zon dan Neno Warisman—belakangan ini hanyalah gimmick, tinimbang suara hati yang bisa menggugah ”akal sehat”.

Puisi-doa elit partai ini sama halnya kaum Sophis, menipu dan berkepentingan. Ia tidak lahir dari permenungan panjang seperti sastrawan mengalaminya, melainkan datang dari kepraksisan politik yang penuh saling sikut.

Pseudo-filsafat dan pseudo-sastra yang diperagakan belakangan ini sudah pasti bukanlah asal dari mana voice itu bakal datang. Sebab mereka tidak sama sekali mewakili siapa-siapa.

Di dalam suara gaduh yang mereka ciptakan, malah sebaliknya mengimpotensi peluang masyarakat menemukan ”akal sehatnya” kembali. Ibarat Ajo Kawir, nyatanya ”akal sehat” bangsa ini belum benar-benar merdeka.

Syahdan, jika politik bukan wadah ”akal sehat” merekah, lalu di mana dan siapakah yang bakal membayar tuntas ”akal sehat”, hingga pungkas?

--

Telah tayang di Lontar.id