01 April 2020

Perkubuan dan Perbukuan



Bung Hatta dan Bung Sjahrir
Saat berada di Pulau Banda Neira
di Belakang nampak badan pesawat Catalina milik Belanda



Buku
: Jeihan

bukuku
kubuku



1973    


KISAH Sukarno adalah kisah perkubuan buku. Kisah Mohammad Hatta adalah kisah perkubuan buku. Kisah Tan Malaka adalah kisah perkubuan buku. Kisah Sjahrir adalah kisah perkubuan buku. Semua founding fathers bangsa Indonesia, mulai dari Tirto Adhi Suerjo hingga H.O.S Cokroaminoto kisah perkubuan buku.

Buku adalah palang pertama dan kubu terakhir. Kisah Sukarno menyusun naskah Indonesia Menggugat adalah kisah keintiman buku, yang secara cemerlang ia susun dari bahan baku 66 nama tokoh yang tersebar di 33 judul buku.

Mulai dari Albarda sampai Engels, Herbert Spencer sampai Karl Kautsky, Sun Yan Set hingga Snouck Hurgonje. Mulai dari Bagawad Gita sampai Das Capital, Max Havelaar sampai The Outline of History,  dari Bintang Timoer sampai The Great Pacific War.

Kisah Mohammad Hatta meminang istrinya dengan buku Alam Pikiran Yunani karangannya sendiri, juga kisah perkubuan buku. Ia rela menerima tubuhnya dikerangkeng sekat tembok, sekaligus menolak pikirannya tunduk oleh sekotak sel penjara, hanya dengan buku.

Saat pulang dari pulau pengasingan Banda Neira, Hatta kelimpungan 16 peti bukunya tidak sanggup diangkut pesawat Catalina milik Dinas Militer Belanda. Buku adalah kunci kebebasaannya melayangkan sayap-sayap pikiran dan imajinasi ke dalam dunia tak terpemanai.

Tan Malaka apalagi. Jomlo revolusioner ini mesti rela berkali-kali gagal membina hubungan asmara karena aktivitas politiknya yang lebih intim dengan perbukuan.  Ia malah rela tidak makan asal bisa membeli buku.


Jalur gerilyanya dari Belanda, Manila, Shanghai, Xiamen, Singapura, dan tiba di Jakarta, tidak bisa dibilang hanya aktivitas kejar-kejaran dengan intel-intel penjajah. Itu juga merupakan rangkaian jaringan pengetahuan dari buku sebagai teman perjalanannya.

”Seumur hidupnya, Tan hanya punya satu stel pakaian, buku tulis, helm, dan topi. Yang lainnya tidak ada,” kata Harry Poeze, seperti dikutip dalam Kehidupan dan Kematian Tan Malakadari, Lokadata.id.

Buku Naar de Republiek Indonesia (1925) yang berisi pemikiran soal kemerdekaan Indonesia, adalah anak ideologisnya dari keintimannya berkubu buku.

Jangan lupakan Sutan Sjahrir. Sosok dari Tiga Serangkai di masa perjuangan, yang selama bersekolah di Mulo, Medan, sudah banyak menghabiskan buku-buku novel berbahasa Belanda.

Tidak kalah dari Sukarno dan Bung Hatta, si Bung Kecil ini juga pelahap buku. Semenjak bersekolah di Belanda ia kerap membuat seniornya kerepotan meminjam buku.

Kisah perkubuan Buku Sjahrir dicatat Rudolf  Mrazek dalam biografi Sjahrir: Politik dan Pengasingan di Indonesia sebagai peminjam buku bebal yang tidak pernah ia kembalikan.  

”Saya masih terus disibukkan dengan nota-nota, surat-surat dari Perpustakaan Leiden yang meminta agar saya mengembalikan buku-buku itu, atau membayar dendanya,” ujar Joss Riekerk, senior Sjahrir selama di Belanda, kepada Mrazek dalam Sukarno, Hatta, Sjahrir dan Buku, Historia.id.

Di masa pergolakan, kehidupan begawan bangsa membuat buku sebagai bahan baku perjuangan. Buku sebagai alat taktis merupakan demarkasi penentuan di kubu mana keberpihakan diletakkan. 

Sukarno menggugat persidangan Belanda melalui buku, seperti Hatta melawan kerangkeng tembok penjara dengan buku, juga sebagaimana Sjahrir membangkang lewat buku.

Buku di tangan mereka menjadi kubu pertahanan yang difungsikan untuk menyerang kolonialime, walaupun portofolio pendiri bangsa ini hasil rahim pendidikan tuan-tuan negeri asing.

Coba lihat, seperti  kubu yang berisi pasukan, alutista, dan logistik,  buku juga berisi pikiran, gagasan, dan sekaligus perasaan yang mencerminkan kekuatan pertahanan pemikirnya.

Itu sebab, buku bukan saja sebagai demarkasi politis yang memantik nasionalisme, buku juga memiliki daya perubahan sosial mengubah nilai-nilai kemanusiaan, bahkan dalam keadaan terjajah sekalipun.

Jadi jelas artinya. Buku tidak sekadar tanda nama yang menunjukkan jabatan, rekam jejak, dan profesi seseorang. Ia malah melebihi kualitas cover semacam itu, yang membuat orang lupa, buku juga berarti olahan gagasan untuk menyatakan sikap dan tanggung jawab perubahan.

”Senjata yang kukuh dan berdaya hebat untuk melakukan serangan maupun pertahanan terhadap perubahan sosial, termasuk perubahan nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan, adalah buku,”  ungkap Mochtar Lubis.

Sekarang, semesta perbukuan marak dengan jaringan perkubuan. Masing-masing dengan ragam dan metodenya memiliki visi yang kurang lebih mirip satu sama lain: memukul mundur kepandiran.

Itu artinya, melawan kepandiran sama politisnya perkubuan buku founding fathers. Mereka tahu, aktivitas perjuangan mesti disigi buku-buku. Membangun suatu bangsa mesti digalakkan dari sikap elegan berpihak kepada gagasan dan pemikiran yang ditemukan dalam buku.

Bukuku kubuku, kata penyair Jeihan di atas. Perhatikan! Yang mana barak pertahanan, dan yang mana  alutistanya? 

=====

Telah tayang di DialektikaReview.Org

31 Maret 2020

Modernitas, Masyarakat Berisiko, dan Subpolitik




Orang-orang Jerman saat meruntuhkan Tembok Berlin
Tembok ini sebelumnya membagi
dua wilayah Jerman menjadi Jerman Timur dan Jerman Barat




ERA modernitas berbeda dari masa masyarakat pra pencerahan yang ditandai dari kemampuan masyarakat melakukan refleksi.



Semenjak identitas individu menguat, manusia menemukan suatu pendasaran dalam dirinya untuk mememungkinkannya melakukan tindakan-tindakan antara proyeksi dan refleksi.



Dalam keadaan itu manusia sebagai agen atas kehidupannya, tidak lagi sepenuhnya menempatkan penemuan kesadarannya kepada institusi-institusi di luar darinya, melainkan dilakukan dengan cara dialektis antara kemampuan berpikirnya dengan himpunan-himpunan struktur di lingkungannya.


Itu artinya, konsep mengenai diri merupakan korpus terbuka yang bisa berubah, dibentuk, dan dinegoisasikan ke dalam tegangan tarik menarik antara diri dengan lingkungan sosialnya.

Kata Anthony Giddens, seorang sosiolog Inggris, refleksi modernitas ini disebutnya sebagai sebuah ”proyek refleksi”, yang berarti betapa meluasnya dampak modernisasi itu sebenarnya, sampai-sampai perubahan ke arah pembaruan tidak saja mencakup wilayah material kehidupan berupa pembangunan infrastruktur, sistem ekonomi, dan tatanan sosial politik, melainkan merasuk sampai ke tingkat pengalaman hidup seseorang.

Kesimpulan atas pernyataan di atas berarti tidak ada pakem fix berkaitan dengan identitas seseorang, seperti sudah disebutkan sebelumnya. Diri atau personalitas seseorang yang disebut identitasnya merupakan hasil eksplorasi dan produk dari perkembangan hubungan sosial yang intim.

Ini seperti proses individuasi ketika seseorang menyerap unsur-unsur perubahan berupa pandangan dunia, gaya hidup, filsafat nilai, dan keyakinan agama, menjadi sikap pribadinya.

Proses bagaimana masyarakat menentukan refleksifitasnya bukan berarti tanpa masalah oleh sebab faktor-faktor tak terduga dari perubahan itu sendiri.

Dunia modern dikatakan Giddens bakal dihadang ”sequestrasion of exprerience”, yakni semacam tercerabutnya pengalaman eksistensial manusia ke dalam sistem-sistem abstrak ciptaannya sendiri.

Kapitalisme, demokrasi, agama, atau ideologi merupakan sistem abstrak yang membuat manusia hidup di dalam keterpisahan terhadap kenyataan konkretnya.

Karl Marx di dalam kritiknya terhadap kelas borjuis melayangkan suatu ide yang dia sebut alienasi. Konsep ini selain merupakan hasil dari sistem kerja kapitalisme yang mencuri nilai lebih dari tenaga kelas pekerja, sebenarnya secara tidak langsung menciptakan demarkasi antara kerja konkret buruh dengan sistem kapitalisme yang nyatanya begitu jauh dari pengalaman kerja para buruh.

Kapitalisme sebagai suatu ideologi, mengapa demikian kebal kritik karena merupakan jaringan , hubungan, dan sistem ekonomi yang secara ontologis memisahkan dirinya dari suatu mata rantai panjang agar tidak berhubungan langsung dengan tenaga kerja yang merupakan hal konkret dalam aktivitas produksi. 

Di era modern, pola-pola seperti ini dinyatakan Giddens yang dapat menyebabkan  masyarakat terjebak kepada sistem-sistem besar yang cukup imperatif mengambil peran langsung masyarakat itu sendiri.

Itu artinya, mengapa keterasingan masyarakat sangat mungkin terjadi oleh karena semakin besar dan meningkatnya peran sistem abstrak bagi kehidupan masyarakat.

Masyarakat, dengan kata lain, akan kehilangan kendali atas dirinya selama ia menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada sistem abstrak yang berada di luar dari dirinya.

Uniknya, menurut Giddens, keterasingan masyarakat di dalam sistem abstrak bakal menciptakan dan meningkatkan rasa aman yang semakin besar pula.

Kepercayaan masyarakat kapitalis menanam investasi, pajak negara, iuran BPJS, jaminan sosial, atau bahkan keimanan kepada komunitas jemaah tertentu, merupakan bentuk-bentuk hubungan masyarakat yang percaya kepada sistem abstrak sebagai jaminan keselamatannya. 

Semakin abstrak dan berperannya sistem itu, semakin besar pula rasa aman yang tertanam dalam diri seseorang.

Tapi, meski demikian, menurut Giddens rasa aman ini di waktu bersamaan bakal melenyapkan probelm eksistensial masyarakat. Masyarakat, dalam hal ini, akan menjadi entitas yang sepenuhnya bagai hidup di dalam surga lantaran semua problem dihadapinya sudah sepenuhnya diambil alih sistem abstrak.

Keadaan inilah yang membedakan modernitas klasik dengan era kiwari dari segi orientasinya. Masyarakat dalam modernitas klasik senantiasa mencari persamaan (hak, identitas, kelas, upah) sebagai orientasinya yang berbeda dengan orientasi masyarakat sekarang yang lebih mengutamakan keselamatan.

Ulrich Beck, seorang sosiolog Jerman melihat mengapa solidaritas masyarakat kontempporer senantiasa menciptakan peluang kerja sama demi keselamatan dan bukan persamaan semata sebagai cita-citanya, sebagai konsekuensi dari apa yang ia sebut risk society.

Risk society atau masyarakat berisiko merupakan keadaan masyarakat yang hidup di dalam risiko-risiko pembangunan. Keadaan ini disebut Beck sebagai tahap perkembangan lanjutan dari era kehidupan modern yang bergerak dan digerakkan industrialisasi.

Masyarakat berisiko bukan diskontuinitas seperti dibayangkan sosiolog seperti Lyotard atau tokoh posmodernisme lainnya, melainkan suatu keadaan masyarakat modern yang mengalami lonjakan secara massif kualitatif dari segi semakin tidak pastinya kepastian-kepastian yang ditawarkan zaman itu sendiri.

Mengapa ini dapat terjadi, oleh sebab karena pudarnya paksaan-paksaan struktural seperti dialami dalam masyarakat modern sebelumnya. 

Terpisahnya paksaan struktural atas individu, menimbulkan ruang refleksi yang besar agar individu dapat bertindak bebas. Kebebasan bertindak yang disebut Beck semakin reflektif inilah yang membuat sulitnya prediksi-prediksi atas arah perkembangan masyarakat.

Itu artinya, di tengah ketidakpastian itu, masyarakat yang mengalami individuasi mesti menanggung sendiri risiko-risiko yang dialaminya. Tanggung jawab individu mau tidak mau menjadi satu-satunya pilihan ketika seluruh jaminan sosial yang dahulu ditanggung negara hilang dan beralih ke tingkat individu.

Kehancuran alam, kemiskinan, pengangguran massal, kelangkaan barang, kepunahan, pandemi penyakit, dan kelainan genetika, merupakan beberapa risiko atas modernitas, yang kian hari menjadi risiko individu tanpa ada jaminan masa depan negara.

Beck bahkan mengatakan risiko merupakan hal fundamental di dalam masyarakat industri lanjutan, meski itu tidak akan merata akibat kelas sosial yang berbeda dan bertingkat.

Artinya, dalam taraf tertentu risiko bisa terakumulasi di tingkat grass root tanpa sama sekali naik menyentuh kelas atas, disebabkan kemampuan kelas atas yang memiliki sumber daya melimpah.

Risiko bukan berarti tidak akan dirasakan bagi kelas atas, akan tetapi jika mereka mendayagunakan kekuatan modal, jaringan, teknologi, dan pendidikan, risiko-risiko berupa penyakit, kemiskinan, pencemaran alam, dan kelangkaan barang, misalnya, dapat segera diselesaikan.

Dalam bidang politik, risiko modernitas Beck disebutnya sebagai ”subpolitik”, yang berarti munculnya kekuatan baru yang lebih reflektif dari pemerintahan pusat. Itu artinya pemerintah mengalami desakralisasi atas kekuasaannya bersamaan dengan meguatnya kekuasaan dari elemen lain, berupa kelompok ilmuwan, medis, atau kelompok agama.

Beck mengatakan kemunculan subpolitik ini juga berarti hilangnya kemampuan pemerintah pusat dalam menangani problem-problem modernitas itu sendiri. Ini disebabkan karena semakin mawas dirinya kelompok subpolitik dalam menanggapi serta menanggulangi persoalan yang dihadapi.

Dampak lanjutan dari hal ini menurut Beck akan menimbulkan ”unbinding of politics” , yang berdampak atas berpindahnya kekuasaan pusat ke kelompok-kelompok subpolitik di bawahnya.

Di tanah air, risiko-risiko modernitas gampang ditemukan di kenyataan sehari-hari. Penggusuran akibat kapitalisasi ruang, kehancuran hutan dan sumber air bersih, banjir, konflik kelas, pandemi virus mematikan, serta kemunculan subpolitik yang semakin mendesentralisasi pusat, adalah beberapa contoh bagaimana risiko modernitas tidak dapat dihindarkan.

Yang Lebih Buruk dari Hukuman Penjara 1.000 Tahun

Jujur saja, diam-diam  Anda  pernah menonton video-video Harun Yahya, yang namanya pernah santer disebut-sebut sebagai ilmuwan muslim. Suatu...