18 November 2014

Gerakan Sosial: Revolusi Payung Hongkong

Gerakan sosial dalam arti defenitifnya selalu ditandai dengan tindakan kolektif yang bersifat spontan dan massif. Pengertian ini juga mengacu pada tindakan masyarakat yang mengarah pada tujuan bersama sejauh ikatan-ikatan yang bersifat semi organisasional terbangun. Beberapa pengertian yang diberikan ahli sosial misalnya, melihat gerakan sosial merupakan bagian integral dalam masyarakat yang berfungsi sebagai kekuatan pendorong perubahan. Dengan kata lain, gerakan sosial yang merupakan kesatuan integral dalam tatanan masyarakat, memposisikan dirinya sebagai kekuatan yang memiliki fungsi penyeimbang bahkan sebagai bentuk pembaharuan tatanan itu sendiri.

Pengertian lebih jauh diberikan Blummer, misalnya, yang melihat signifikansi gerakan sosial dalam pengaruhnya terhadap penciptaan nilai-nilai baru yang menggantikan anutan-anutan lama di masyarakat. Hal ini menjadi salah satu indikator untuk mengukur capaian-capaian gerakan sosial sebagai kekuatan perubah yang merembesi sistem nilai dalam suatu masyarakat. Sebagai contoh misalnya, perubahan cara mengidentifikasi masyarakat Amerika dalam kaitannya dengan perjuangan Apertheid kulit hitam yang lambat laun akhirnya berubah pasca munculnya gerakan sosial yang dimotori Malcolm X. Dalam kasus ini kita bisa menyaksikan dampak perubahan sosial yang ditimbulkan gerakan civil society sebagai variabel yang juga menentukan perubahan dalam sistem nilai masyarakat Amerika.

Penciptaan nilai baru yang dimaksudkan Neil Smelser yakni sebagai upaya penataan ulang nilai-nilai lama yang dianut sebagai alasan bertindak. Dalam kehidupan masyarakat, nilai-nilai kolektif, semisal keadilan, pengetahuan, kebaikan, kasih sayang, demokrasi dsb, secara prinsipal menjadi sandaran epistemologis dalam bersikap. Pada kasus Apertheid, gerakan yang di motori Malcolm X tidak saja mengubah secara sosiologis posisi masyarakat kulit hitam, melainkan secara paradigmatik memberikan nilai baru secara kultural terhadap keberadaan kulit hitam di tengah-tengah masyarakat kulit putih Amerika.

Gerakan sosial sebagai tindakan kolektif juga dapat kita temukan misalnya tahun 1999 di Seatle Amerika Serikat. Kala itu hampir 40.000 masyarakat pekerja, aktivis NGO, kaum anarkhi, aktivis lingkungan hidup, serta pembela hak-hak asasi manusia tumpah ruah di jalan-jalan menentang pertemuan tingkat dunia yang diselenggarakan WTO. Dalam konteks peristiwa, gerakan sosial yang menolak isu neoliberalisme kala itu juga memperlihatkan  bentuk spontanitas sebagai salah satu indikator gerakan sosial yang bisa menjadi titik permulaan dari kegiatan kolektif.

Sebagai kekuatan penggerak masyarakat, gerakan sosial adalah sarana alternatif yang menjadi pendorong perubahan ketika dimensi struktural kemasyarakatan tak menghasilkan pemenuhan hak-hak dasar kemasyarakatan. Kecenderungan ini termuat dalam pembacaan yang bersifat marxian ketika melihat ketimpangan ekonomi yang dihasilkan oleh struktur kelas masyarakat atas dasar dominasi kapital oleh kelas masyarakat tertentu. Model gerakan sosial marxian banyak kita temukan pada negara-negara belahan dunia ke tiga yang rentan akibat disparitas ekonomi sebagai penyebab ketidakpuasan masyarakat.

Gerakan sosial yang ditemukan di belahan dunia ketiga memiliki ciri ikatan yang bersifat normatif. Ikatan ini merupakan gagasan bersama sebagai bentuk kepahaman yang bersifat kolektif. Ikatan normatif ini memiliki arti ideologis untuk mempersatukan visi dan misi sebagai tujuan gerakan bersama. Contoh kasus misalnya, gerakan petani karet di Brazil yang dipelopori Chiko Mendes pada tahun 1987, dipersatukan oleh keyakinan umum yang melatarbelakangi munculnya penentangan terhadap pembabatan hutan oleh korporasi saat itu. Keyakinan mereka terhadap pemanfaatan hutan secara ekologis menjadi pemahaman dasar sehingga sampai saat ini Brazil memiliki 48 lokasi seluas 12 juta hektar di hutan Amazon yang berstatus kawasan suaka ektraktif.

Dari beberapa kasus di atas, cara-cara yang ditempuh dari gerakan sosial merupakan sikap kolektif yang berada di luar mekanisme sistem institusi yang ada. Dalam hal ini apabila institusi kemasyarakatan tidak memberikan dampak sosial yang diharapkan, maka kolektifitas dari gerakan sosial adalah mekanisme yang ditempuh untuk menjadi alternatif dari institusi yang ada. Merujuk hal ini, juga diungkapkan Antony Giddens dan Calhoun yang menyebutkan bahwa gerakan sosial sering kali memiliki ciri-ciri dari penggunaan cara-cara di luar sistem yang dianut. Tindakan aksi massal masyarakat sipil, pemberontakan kaum tani, dan kelompok-kelompok minoritas yang memperjuangkan hak-hak sipilnya, memang selalu menggunakan cara-cara yang tak lazim dianut dalam kebiasaan-kebiasaan masyarakat.

Apabila dilihat dari tatanan struktural masyarakat, gerakan sosial juga dapat diidentifikasi sebagai respon dari kalangan elit yang berada pada puncak hirarki kelas masayarakat. Pengertian ini mengacu pada aktivitas elit masyarakat sebagai agen gerakan sosial yang memberikan pengaruhnya terhadap masyarakat dominan untuk mengarahkan perubahan yang dikehendaki. Dalam ketatanegaraan kita, kasus RUU Pilkada barangkali bisa menjadi ilustrasi berkenaan dengan maksud pengertian ini.

Perlawanan dari gerakan yang diprakarsai elit adalah gerakan dari bawah yang bersumber dari masyarakat luas sebagai bentuk kebersamaan. Gerakan yang berasal dari bawah ini adalah gerakan yang mengikutkan kolektivitas masyarakat sebagai eksponen gerakannya.

Gerakan Revolusi Payung Hongkong

Revolusi Payung merujuk pada gerakan kaum muda pro demokrasi di Hongkong yang muncul pada 23 september 2014 lalu. Gerakan yang dipelopori oleh kalangan pelajar ini merupakan respon terhadap kebijakan RRC atas mekanisme pemilu Hongkong 2017 nanti. Selain dari itu, gerakan ini dimotivasi atas dasar kekhawatiran masyarakat Hongkong, terutama kaum terpelajar atas kebebasan yang kian merosot oleh kawasan bekas koloni Inggris ini.

Perlu juga diketahui, Hongkong merupakan bagian pemerintahan Cina yang diserahkan Inggris pada 1997 lalu. Semenjak penyerahan ini, Cina menerapkan kebijakan satu negara dua sistem demi keberlangsungan otonomi Hongkong.  Namun semenjak perpindahan tangan ini, Hongkong, terutama kalangan eksekutifnya lebih pro terhadap pemerintahan Cina dibandingkan dengan warga Hongkong sendiri.

Kebebasan yang kian terbatasi sebenarnya hanyalah puncak gunung es dari persoalan yang telah lama tertimbun. Revolusi Payung tidak saja mempersoalkan mekanisme pemilihan pimpinan eksekutif yang selama ini dipilih langsung oleh dewan partai komunis Tiongkok, melainkan adanya migrasi penduduk daratan yang masuk ke Hongkong dengan mengambil lahan pekerjaan penduduk lokal. Kaum muda juga tidak puas dengan keadaan ekonomi yang dikuasai Taipan kaya di wilayah itu.

Gerakan sosial Hongkong ini telah berlangsung dua bulan lamanya semenjak September 2014. Dampak dari gerakan ini juga memberikan pengaruh politis terhadap keberlangsungan pemerintahan dewan partai Tiongkok di Hongkong. Oleh sebab, tuntutan yang menjadi perhatian utama dari gerakan payung ini adalah perubahan sistem politik yang tidak memberikan kebebasan memilih bagi warga Hongkong.


Apabila dilihat dari tipe gerakan yang terjadi, gerakan yang dipelopori oleh Joshua Wong bersama ratusan pelajar belumlah sampai pada jenis gerakan yang bersifat menyeluruh dalam hal perombakan seluruh sistem kehidupan. Tetapi hal ini dimungkinkan apabila dalam prosesnya mengalami perluasan isu yang berdampak kepada seluruh dimensi kehidupan masyarakat. Pada tingkatan ini, gerakan yang bersifat revolusioner menjadi tindak lanjut dari proses perubahan yang ditimbulkan gerakan sosial sebelumnya.

Gerakan payung Hongkong juga dapat diamati sebagai tindakan kolektif yang berorientasikan perubahan struktur politik. Melalui pendudukan basis-basis wilayah tempat perputaran ekonomi, gerakan ini dapat diterjemahkan sebagai bentuk sikap-sikap yang keluar dari sikap-sikap intitusi politik. Hampir ribuan kaum terpelajar turun ke jalan untuk memberikan sikapnya terhadap sistem politik yang dianggap tidak merepresentasikan semangat demokrasi. Gerakan pendudukan yang terkenal dalam revolusi payung adalah gerakan ocuppy love and peace yang terinspirasi dari gerakan Wall Street di Amerika tahun 1999.

Dari sisi yang lain, revolusi payung adalah ungkapan ketidak puasan kaum terpelajar dari sistem politik yang diterapkan di Hongkong. Sebagai perbandingan, apa yang pernah terjadi di Indonesia semasa orba yang memunculkan gerakan reformasi juga dilator belakangi oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem pemerintahan yang dipimpin Soeharto. Dalam dua kasus ini, seperti yang dimaksudkan oleh Zald dan Berger tentang ketidakpuasan berupa keluhan yang menjadi pendorong dari lahirnya perubahan sosial.

Hal yang senada juga menjadi indikator yang dibilangkan Eyerman dan Jamison berkenaan dengan nuansa emotif yang menjadi bagian dari gerakan sosial. Kaitannya terhadap nuansa emotif bahwa gerakan sosial menampakkan ciri-ciri tindakan kolektif yang mengungkapkan perasaan tak puas di depan umum. Hal ini dilakukan  untuk mengubah basis sosial dan politik yang dirasakan tak memuaskan. Pada kasus gerakan pendudukan kaum pelajar Hongkong adalah contoh kongkrit bagaimana ketidakpuasaan yang dimaksud dikolektifkan menjadi tindakan bersama dihadapan umum saat menduduki pusat-pusat strategis kota Hongkong.

Pendudukan yang berlangsung selama dua bulan ini, setidaknya menarik minat media-media internasional dalam hal keikutsertaan kaum pelajar sebagai penggerak utama revolusi payung. Di satu sisi keikutsertaan kaum pelajar ini akhirnya mendorong elemen masyarakat lain agar turut mengambil peran dalam perubahan yang mereka inginkan. Dalam studinya Ign Mahendra mengungkapkan bahwa gerakan yang dipelopori kaum terdidik dapat menjadi bagian dari gerakan sosial ataupun malah secara kualitatif akan berubah menjadi gerakan politik.

Dalam studinya pula Mahendra menjelaskan bahwa kaum terpelajar sebagai agen perubah menjadi kelas masyarakat yang dapat menyerap sentimen-sentimen politik dibandingkan golongan masyarakat yang lain. Hal ini didorong karena kaum terpelajar sangat sensitif terhadap perubahan yang berlangsung di tengah proses dinamika masyarakat. Dengan begitu, kalangan terdidik malah menjadi barometer yang merefleksikan animi yang beregerak dalam masyarakat.

Revolusi Payung Hongkong mengingatkan kita kepada gerakan reformasi yang sedikit banyaknya diprakarsai oleh kalangan terdidik untuk mengarahkan perubahan pasca Orde Baru. Gerakan reformasi dalam tinjauan gerakan sosial mengacu pada tema marxian yang mengelolah isu-isu ekonomi sebagai sebab musabab kemandekan sosial dan disparitas masyarakat. Namun yang terjadi pada masa gerakan mei 98, justru mampu membawa yang semula berawal dari analisis ekonomi akibat krisis ekonomi menjadi analisis politik yang berujung pada penjatuhan rejim Orde Baru.

Dalam pendekatan tertentu, gerakan sosial semacam gerakan revolusi payung beserta gerakan sosial di abad kontemporer, dari analisis yang diberikan Tourine dikategorikan menjadi model gerakan sosial baru. Gerakan sosial baru sangat berbeda dengan gerakan sosial lama yang memiliki ciri-ciri tertentu. Perbedaan ini juga dibedakan berdasarkan perkembangan modernitas terutama kapitalisme di masa kapitalisme awal dan kapitalisme lanjutan.

Tourine memberikan beberapa variabel yang menjadi perhatian dalam menganalis perbedaan antara gerakan sosial baru dan gerakan sosial lama diantaranya yakni status keanggotaan yang ketat pada gerakan sosial lama dibandingkan gerakan sosial baru yang cenderung fleksibel. Hal ini disebabkan oleh karena sifat organisasi yang cenderung tertutup pada tipe gerakan lama dibandingkan dengan gerakan sosial baru. Akibat dari jenis organisasional yang demikian maka akan cenderung lebih luas ikatan antara organisasi lainnya bagi gerakan sosial baru dibandingkan gerakan sosial lama. Hal yang paling mencolok diantaranya adalah fokus isu yang lebih beragam dianut gerakan sosial baru daripada gerakan sosial lama. Dalam hal ini yang dapat kita golongkan gerakan sosial baru adalah gerakan ekologi, feminisme maupun gerakan perdamaian.

Berdasarkan tinjauan yang diberikan Tourine, revolusi payung yang lebih fleksibel dalam keikutsertaan yang tidak bersandar pada satu elemen kelas masyarakat, dapat masuk dalam model gerakan sosial baru. Sementara revolusi payung juga tidak memiliki karakter antagonistik kelas sehingga lebih terbuka baik dari model organisasinya maupun anggota yang terlibat di dalamnya. Juga berdasarkan pengertian Kriesi, gerakan revolusi payung tiongkok lebih memusatkan persoalan pada masalah kultural seperti kebebasan berpendapat dan politik dibandingkan is ekonomis sebagaimana isu-isu yang diusung gerakan sosial lama.

Revolusi Payung yang identik dengan payung oleh peserta demonstrasi, selain sebagai gerakan sosial, dalam kaitannya dengan perubahan sosial menghendaki tujuan yang diinginkan berupa perubahan mekansisme pemilihan yang lebih demokratis bila dibandingkan dengan konsep pemilihan tak langsung. Walaupun akan berpengaruh terhadap iklim politis dan ekonomi, setidaknya revolusi payung hingga kini masih menjadi bagian dari suara mayoritas masyarakat Hongkong untuk mendapatkan otonominya dari pemerintahan RRC. Walaupun demikian, revolusi payung Hongkong juga pada akhirnya akan menjadi gerakan yang berproses mengikuti hukum perubahan sosial yang membutuhkan gerakan sosial berikutnya.

---

Daftar bacaan
  1. Sosiologi Perubahan Sosial. Piotr Sztompka.2008
  2. Lubang Hitam Kebudayaan. Hikmat Budiman.2006
  3. Bergerak Bersama Rakyat. Suharsih dan Ign Mahendra.2007
  4. http://www.republika.co.id/berita/koran/teraju/14/10/07/nd2h0a19-revolusi-payung, diakses pada Senin 10 November 2014
  5. http://properti.kompas.com/index.php/read/2014/10/16/133159221/Minggu.Ketiga.Demonstrasi.Penjualan.Rumah.di.Hong.Kong.Jeblok. diakses pada Senin 10 November 2014.

10 November 2014

Hari Pahlawan dan Perjuangan Era Global

Hari ini Senin yang heroik. 10 November punya makna yang historis; hari pahlawan. Bagi bangsa kita, hari pahlawan adalah momentum sejarah yang menyulut semangat patriotisme. Momentum yang asal usulnya dapat dirujuk pada peristiwa tegaknya kedaulatan bangsa di hadapan bangsa penjajah. Kala itu, Hotel Yamato, dalam memori kolektif kita, merupakan penanda historis sebagai pusat ingatan 10 November. Sejarah bangsa kita mengungkapkan, pertempuran yang ditaksir tiga hari oleh pihak sekutu akhirnya harus lancung sampai berbulan-bulan. Dan peristiwa yang fenomenal itu; disobeknya bendera Belanda di atas Hotel Yamato, adalah sikap ekspresif  patriotisme bangsa Indonesia untuk menegakkan kedaulatan pasca proklamasi kemerdekaan.

Perang 10 November di Surabaya, yang melibatkan masyarakat sipil, kaum muda dan kyai saat itu, merupakan perang pertama atas nama bangsa yang merdeka. Semangat patriotisme saat itu merupakan penentu yang monumental bagi bangsa yang baru saja memproklamirkan kemerdekaannya. Meletusnya perang 10 november juga menjadi pemantik nasional untuk menggerakkan perjuangan seantero negeri dalam mempertahankan kedaulatan yang masih tebilang muda. Tak bisa kita bayangkan betapa heroiknya para pejuang kala itu untuk menahan agresi sekutu, semangat pantang mundur mempertahankan ibu pertiwi.

Pahlawan Sosiologis Masa Kini

Pahlawan dalam rujukan historisnya merupakan persona yang tumbuh bersama eskalasi terbentuknya bangsa Indonesia. Situasi ini merupakan proses sosial kultural dalam konteks perjuangan sekaligus menetapkan peran secara diametrial terhadap peran  bangsa lain. Artinya pahlawan adalah produk perjuangan yang memiliki tugas mempertahankan ibu pertiwi terhadap pendudukan dan penjajahan bangsa asing. Dengan demikian yang dimaksud pahlawan adalah orang-orang yang memiliki kesadaran perjuangan untuk mempertahankan diri pertiwi atas dasar hak kemerdekaan.

Tetapi menjadi dilematis jika konteks perjuangan tak dialami oleh generasi bangsa masa kini. Generasi kita seperti kehilangan konteks perjuangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Padahal sejarah penjajahan antar bangsa-bangsa tak memiliki titik akhir, di mana model penjajahan masa kini hanyalah mode konfigurasi yang kerap berubah. Ini berarti hingga masa kini, detik ini, dalam konteks bangsa kita, penjajahan masih tetap berlangsung dengan model yang sungguh berbeda dari sejarah masa lalu. Ini juga berarti pahlawan bukan saja produk sejarah perjuangan masa lalu, melainkan produk sosiologis masa kini, sejauh itu memiliki peran mempertahankan kedaulatan kemerdekaan dan memajukan bangsa dan ibu pertiwi.

Pahlawan Di Era Global

Masa sekarang adalah era global vilage yang berarti batas-batas tentang identitas kultural antar bangsa menjadi kabur. Dalam kajian sosiologis, betapa mirisnya proses globalisasi berbarengan dengan produk westernisasi yang mengubah visi kebangsaan kita. Pembaratan dalam segala aspek kehidupan berbangsa menjadi salah satu medan perjuangan yang harus kita masuki untuk mempertahankan ke-Indonesia-an kita. Dalam konteks inilah pahlawan sebagai produk sosiologis masa kini mengambil peran strategis untuk menerjemahkan perjuangan di tengah deru globalisasi. Apalagi tahun 2015 nanti kita dipertegas untuk masuk pada jaringan global AFTA.

Pada konteks demikian, kesadaran sejarah harus senantiasa dihidupkan di ruang kultural kita. Pahlawan bukan terma sejarah dalam museum ingatan kolektif, melainkan kata kerja yang memiliki makna perjuangan untuk mempertahankan dan memajukan bangsa kita. Artinya secara defenitif perlu kita akui, pahlawan dalam era global berarti orang-orang yang memiliki kualitas produktif dalam memajukan bangsa ini tanpa kehilangan akar historisnya.

10 november yang lampau dan 10 november masa kini adalah dua jaman yang berbeda. Masa kini, terutama era modern seperti sekarang, sangat dibutuhkan peran-peran heroik berdasarkan kewajiban kita sebagai warga negara. Peran heroik tidak selamanya berawal dari otoritas dan power yang besar, melainkan oleh sesiapa saja yang mengintegrasikan perannya di dalam proses kemajuan bangsa. Dalam hal ini pahlawan tidak tumbuh dari pusat-pusat pusaran elit tetapi juga bisa hadir di pinggiran kehidupan masyarakat.

Lantas seperti apakah kualitas produktif yang dapat mempertahankan dan memajukan bangsa kita? Jika anda seorang pelajar, politikus, pengambil kebijakan, guru, mahasiswa, pegawai negeri sipil, tukang becak, dosen, nelayan, ekonom, pedagang kaki lima,  ataukah seluruh peran profesi atau peran sosial yang tumbuh di tengah masyarakat, selama anda bekerja berdasarkan kesadaran atas peran kemasyarakatan dan kewajiban konstitusional, maka dari sanalah hilir sungai produktivitas mengalir.

Syahdan, saya teringat keyakinan-keyakinan mitologi yang senantiasa terpusat pada sosok besar nan agung sebagai juru selamat. Cerita-cerita babad yang memuat harapan besar orang banyak terhadap satu person yang dianggap mampu mengangkat penderitaan. Pada orang-orang semacamnyalah predikat pahlawan disematkan. Namun, marilah kita merujuk peristiwa sejarah bangsa kita, terutama 10 november, dari ingatan kolektif itu kita dapat belajar bahwa sekali lagi pahlawan tidak bermula dari pusat-pusat elit, melainkan rakyat jelata yang punya peran besar terhadap tanah pertiwi yang dibelanya. Bagaimanakah anda? 

*Terbit di kolom opini Harian Fajar, 10 November 2014


Popular Posts